Menurut Halimah, kebijakan seperti ini seharusnya diawali dengan studi yang matang.
"Kita butuh kebijakan yang berbasis pada kajian mendalam, bukan asal-asalan. Apa peran jaksa dalam menekan angka pelecehan seksual? Dan apakah program ini diterapkan ke semua jenjang sekolah atau hanya jenjang tertentu saja," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa program ini terkesan lebih sebagai alat pencitraan ketimbang solusi nyata.
"Ini hanya buang-buang uang negara. Kebijakan seperti ini tidak berdampak signifikan, malah hanya sebatas iklan politik," tambahnya.
"Pemkot Tangsel seharusnya menawarkan solusi yang konkret, bukan sekadar retorika kosong," pungkasnya.
Halimah menyoroti bahwa kebijakan yang diluncurkan dengan terburu-buru tanpa dampak nyata hanya akan mubazir dan tidak menjawab permasalahan masyarakat.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
