PAMULANG, iNewsTangsel - Pintu masuk pusat pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang Selatan dipasangi baja setinggi tiga meter. Ikhwal itu, praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik, Abdul Hamim Jauzie, menilai langkah tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi di daerah.
Menurut Hamim, keberadaan gerbang kokoh berwarna hijau toska tersebut bukan sekadar masalah estetika atau pengamanan biasa, melainkan simbol kuat adanya jarak yang sengaja dibangun antara penguasa dan rakyatnya.
Hamim menyoroti bahwa pemasangan gerbang ini dilakukan di tengah gelombang unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat terkait darurat sampah di Tangsel. Ia menilai Pemkot Tangsel seolah lebih memilih membangun "benteng" daripada membuka ruang dialog dengan publik. Puspemkot itu rumah rakyat tempat berbagai kebijakan penguasa daerah diramu. Sehingga jika aksesnya ditutup gerbang baja, hal itu mengirimkan pesan bahwa pemerintah sedang alergi terhadap kritik.
"Puspemkot itu rumah rakyat, tempat di mana berbagai kebijakan publik diramu untuk kepentingan warga. Jika aksesnya ditutup dengan gerbang baja setinggi 3 meter, ini mengirimkan pesan bahwa pemerintah sedang ketakutan atau alergi terhadap kritik," ujar Hamim dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/2/2026).
Hamim menambahkan, dalih pengamanan tidak seharusnya mengorbankan filosofi pelayanan publik yang transparan dan terbuka. Aparat keamanan dan CCTV dinilai sudah cukup, sehingga pagar baja dianggap sebagai tindakan berlebihan.
Hamim juga mengaitkan pembangunan ini dengan prioritas anggaran di tengah jeritan masyarakat soal pengelolaan sampah yang amburadul dan kondisi darurat lingkungan. Menurutnya, uang rakyat seharusnya fokus dialokasikan untuk solusi masalah sampah yang nyata, bukan untuk membangun pagar yang menjauhkan masyarakat dari pemimpinnya.
Lebih lanjut, Hamim mempertanyakan transparansi dan urgensi pengalokasian anggaran untuk proyek tersebut. Ia mendesak Pemkot Tangsel untuk mengklarifikasi apakah pembangunan gerbang plat baja ini sudah terencana dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 atau merupakan proyek dadakan.
"Publik perlu tahu, apakah anggaran ini memang sudah ada di APBD 2026 atau digeser dari pos lain? Jangan sampai di tengah kondisi darurat sampah yang membutuhkan penanganan cepat, anggaran justru dialihkan untuk memagari diri dari rakyat," tegasnya.
Bagi Hamim, transparansi anggaran ini penting agar tidak muncul spekulasi bahwa proyek ini adalah reaksi instan atas maraknya aksi demonstrasi belakangan ini.
Editor : Aris
Artikel Terkait
