TANGSEL, iNewsTangsel – Permasalahan sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menjadi sorotan publik. Dalam beberapa waktu terakhir, tumpukan sampah yang berserakan di sejumlah sudut kota ramai diperbincangkan, baik di media sosial maupun dari mulut ke mulut warga.
Kondisi tersebut memunculkan kritik terhadap kinerja Pemerintahan Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan, Selasa (16/12/2025).
Keduanya dinilai belum mampu menghadirkan solusi konkret atas krisis pengelolaan sampah yang kian mengkhawatirkan, terutama menyangkut kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang yang sudah lama mengalami kelebihan kapasitas.
Sejumlah pihak menilai persoalan sampah di Tangsel bukan isu baru, melainkan masalah kronis yang terus berulang dari tahun ke tahun. Namun hingga kini, berbagai langkah strategis yang dijanjikan pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan hasil signifikan di lapangan.
Tumpukan sampah masih mudah ditemui di sejumlah wilayah seperti Serpong, Ciputat, dan kawasan lainnya. Kondisi ini memicu keluhan warga dan pengguna jalan, sekaligus menimbulkan kekhawatiran akan dampak pencemaran lingkungan yang semakin sulit dihindari.
Kritik tajam juga datang dari kalangan netizen dan masyarakat sipil yang menilai pemerintah kota terkesan lamban dan cenderung reaktif dalam menangani persoalan tersebut.
Salah seorang pengguna media sosial, Rifai, menyebut berbagai program pengelolaan sampah belum berjalan maksimal.
“Rencana Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan (Ben-Pilar) soal sampah belum terwujud, artinya tidak maksimal. Padahal, dengan status Tangsel sebagai kota penyangga ibu kota, persoalan lingkungan seharusnya menjadi prioritas utama,” ujar Rifai saat dihubungi wartawan.
Ia menambahkan, program pengurangan sampah dari sumber, optimalisasi bank sampah, hingga penerapan teknologi pengolahan modern sejauh ini masih sebatas konsep dan belum terasa dampaknya bagi masyarakat.
Selain itu, transparansi serta keseriusan pemerintah dalam perencanaan jangka panjang juga dipertanyakan. Rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah alternatif maupun kerja sama antar daerah kerap dinilai berhenti di tataran wacana.
“Akibatnya, beban TPA Cipeucang terus meningkat tanpa adanya terobosan berarti,” katanya.
Desakan agar pemerintah bertindak lebih tegas juga datang dari kalangan aktivis lingkungan. Badarian, salah satu aktivis lingkungan di Tangsel, menegaskan bahwa persoalan sampah bukan sekadar soal kebersihan kota.
“Penanganan sampah yang serius bukan hanya soal estetika, tetapi menyangkut kesehatan warga, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat Tangsel secara keseluruhan,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa kebijakan yang progresif dan berkelanjutan, persoalan sampah berpotensi menjadi “bom waktu” yang dapat mencoreng kinerja pemerintahan Benyamin–Pilar.
Sementara itu, penumpukan sampah di sejumlah titik kota juga menjadi perhatian serius DPRD Kota Tangerang Selatan. Komisi IV DPRD Tangsel secara terbuka menyoroti kondisi tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan, Paramitha Messayu, bahkan mendorong Wali Kota Tangsel untuk segera menetapkan status Darurat Sampah.
Ia menilai kondisi saat ini sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan dan membutuhkan langkah luar biasa dari kepala daerah.
Paramitha meminta Wali Kota segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Darurat Sampah sebagai dasar hukum penanganan yang lebih tegas dan terukur.
“Wali Kota harus mengeluarkan Perwal Darurat Sampah yang memuat langkah-langkah taktis dan terintegrasi dalam penanganan sampah Kota Tangerang Selatan,” tegasnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi memprihatinkan. Di kawasan Ciputat, tumpukan sampah terlihat dibiarkan begitu saja di bawah flyover.
Sampah-sampah yang diperkirakan sudah menumpuk selama beberapa hari itu hanya ditutup terpal biru tanpa ada upaya pengangkutan.
Editor : Aris
Artikel Terkait
