3. Regulasi yang Fleksibel – Revisi aturan diperlukan agar Danantara dapat menjalankan strategi investasi dengan fleksibilitas tinggi, tanpa mengorbankan tata kelola yang baik.
4. Bentuk Kelembagaan – Perlu diputuskan apakah Danantara akan beroperasi sebagai BUMN, lembaga pemerintah, atau entitas investasi independen. Idealnya, Danantara harus menjadi lembaga bisnis yang bekerja secara profesional, bebas dari intervensi politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
"Ketidakjelasan ini yang menyebabkan status Danantara masih menggantung hingga saat ini," tegas Hardy.
Ia menambahkan bahwa struktur organisasi yang ideal untuk Danantara adalah model holding company dengan strategi pengawasan dan arahan strategis. Setelah struktur terbentuk, barulah dilakukan seleksi pengelola yang harus diisi oleh individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang investasi, manajemen risiko, serta memiliki jaringan bisnis yang kuat secara global.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
