JAKARTA, iNewsTangsel.id - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menyoroti perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, tetapi memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Upaya tersebut hanyalah bentuk kamuflase dan tidak ada artinya. Karena perusahaan-perusahaan tersebut tetap memiliki hubungan bisnis atau dagang dengan Israel.
“Kalau benar-benar mendukung Palestina, maka harus genuine. Jangan berbisnis dengan Israel dalam bentuk apa pun,” kata Sudarnoto di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Menurut dia, hingga saat ini pihaknya bersama bersama Baznas dan berbagai organisasi filantropi di Indonesia, terus menyerukan boikot terhadap produk-produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel. Seruan itu, kini semakin relevan karena Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza.
“Dikutip dari laporan Al Jazeera, meskipun kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari 2025, militer Israel tetap melancarkan serangan yang menewaskan 124 warga Palestina di Gaza. Bahkan, pada awal Ramadan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memutuskan untuk menutup jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza, memperburuk kondisi warga di sana,” ungkapnya.
Dia menerangkan, untuk itu seruan boikot masih sangat relevan untuk menekan Israel dan para pendukungnya. Dampak boikot ini cukup terasa karena sumber-sumber pendapatan ekonomi yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel menjadi turun, sehingga dukungan finansial melemah.
“Seruan boikot ini diperkuat dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, yang melarang umat Islam membeli dan menggunakan produk-produk yang terbukti memiliki hubungan bisnis dengan Israel. Salah satu organisasi yang aktif dalam kampanye boikot adalah Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI), yang mengidentifikasi 10 perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan Israel,” pungkas Sudarnoto.
Editor : Aris
Artikel Terkait
