JAKARTA, iNewstangsel.id - Ledakan dahsyat yang mengguncang Desa Sagara, Garut, Jawa Barat, saat pemusnahan amunisi kedaluwarsa oleh TNI, menyisakan duka mendalam dan pertanyaan besar. Wakil Ketua Komisi I DPR, Budisatrio Djiwandono, dengan tegas meminta TNI untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) pemusnahan amunisi.
Desakan ini muncul sebagai respons atas tragedi yang merenggut nyawa 13 orang, terdiri dari empat personel TNI dan sembilan warga sipil yang tak bersalah.
Budi Djiwandono, menekankan bahwa keselamatan warga sipil dalam setiap kegiatan militer yang berpotensi membahayakan harus menjadi prioritas utama. Ia menilai bahwa SOP tata kelola logistik dan pemusnahan amunisi yang sudah kedaluwarsa perlu dievaluasi secara komprehensif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Menurutnya, sosialisasi yang efektif dan pembatasan akses yang ketat ke lokasi aktivitas militer adalah langkah krusial yang tidak boleh diabaikan.
Lebih lanjut, Budisatrio mengingatkan bahwa tragedi ledakan amunisi di Garut harus menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan SOP.
"Keselamatan seluruh unsur, baik militer maupun sipil, menjadi yang utama dalam setiap kegiatan serupa maupun aktivitas militer lainnya," tegasnya, Selasa (13/5/2025).
Selain audit SOP, Budisatrio juga mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti ledakan dan potensi adanya kelalaian dalam prosedur yang dijalankan.
Pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, yang menyebutkan bahwa warga sipil menjadi korban karena berinisiatif mengumpulkan sisa-sisa ledakan, menuai bantahan keras dari pihak keluarga korban. Agus, adik dari salah satu korban bernama Rustiawan, dengan tegas membantah narasi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kakaknya telah bekerja selama 10 tahun membantu TNI dalam proses pemusnahan amunisi kedaluwarsa dan bukanlah seorang pemulung seperti yang diungkapkan.
"Saya sebagai keluarga tak terima kalau adik saya disebut pemulung besi saat kejadian ledakan. Adik saya sudah 10 tahun kerja ke TNI bantu pemusnahan amunisi," ungkap Agus dengan nada kecewa saat ditemui di RSUD Pameumpeuk, Garut.
Kontradiksi antara pernyataan TNI dan keluarga korban ini semakin memperburuk citra insiden tersebut dan memperkuat desakan untuk investigasi yang transparan dan akuntabel.
Tragedi ledakan amunisi di Garut ini bukan hanya sekadar kecelakaan, tetapi juga sorotan tajam terhadap potensi lemahnya SOP dan pengawasan dalam kegiatan militer yang melibatkan risiko tinggi bagi masyarakat sipil. DPR sebagai representasi rakyat memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan adanya perbaikan mendasar dalam sistem pengelolaan dan pemusnahan amunisi TNI. Kehilangan nyawa yang begitu banyak, baik dari kalangan militer maupun sipil, tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa.
Editor : Aris
Artikel Terkait
