Habiburokhman menjelaskan bahwa Komisi III, meski berfokus pada bidang hukum dan HAM, juga memiliki peran dalam memastikan aspek keadilan sosial dalam implementasi kebijakan pemerintah. “Kami menilai program seperti MBG dan Sekolah Rakyat turut memperkuat hak warga atas pendidikan dan kesejahteraan. Ini selaras dengan semangat konstitusi,” ujar Legislator Fraksi Partai Gerindra dapil DKI Jakarta I.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya evaluasi dan pengawasan yang berimbang antara pemerintah, DPR, dan masyarakat. “Apresiasi harus diikuti dengan evaluasi. Kami di Komisi III akan terus mengawasi agar pelaksanaan program tetap tepat sasaran dan akuntabel,” ujar legislator Fraksi Gerindra tersebut.
Dalam forum yang sama, sejumlah perwakilan mahasiswa juga menyampaikan bahwa program MBG telah membantu mengurangi beban ekonomi keluarga, sementara inisiatif Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan nonformal bagi masyarakat di daerah. Komisi III menilai hal itu sebagai bukti nyata sinergi kebijakan sosial yang harus terus diperkuat.
“Kami ingin memastikan bahwa apresiasi mahasiswa ini tidak berhenti di forum. Masukan mereka akan menjadi bagian dari bahan evaluasi DPR terhadap program pemerintah,” pungkas Habiburokhman.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
