CIPUTAT, iNewsTangsel - Pemerintah Kota Tangerang Selatan meminta warga bersabar atas krisis sampah yang melanda berbagai wilayah di Tangsel akibat penataan bertahap di TPA Cipeucang. Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah di jalanan, termasuk Ciputat dan Serpong, selama lebih dari sepekan.
Kepala DLH Tangsel, Bani Khosyatulloh, menegaskan bahwa proses teknis harus dilakukan secara bertahap karena TPA masih menerima sekitar 250 ton sampah setiap hari. “Kami memohon masyarakat bersabar, ada tahapan teknis yang harus dipenuhi agar proses penataan benar-benar aman dan berkelanjutan,” ujar Bani, Jumat (12/12/2025).
Penataan meliputi terasering lereng sampah, penguatan struktur tanah, dan peningkatan pemilahan untuk mencegah longsor serta pencemaran. Namun, hal ini mengganggu operasional pengangkutan, sehingga sampah menumpuk dan menimbulkan bau menyengat terutama saat hujan.
Bani menambahkan bahwa kritik warga diterima sebagai masukan berharga, sambil membuka dialog dengan komunitas lingkungan dan akademisi. “Kami tidak tinggal diam, penanganan dilakukan bertahap dan terukur, kami hanya membutuhkan ruang untuk menyelesaikan tahapan yang sudah berjalan,” katanya.
DLH juga mengajak masyarakat aktif mengurangi sampah melalui pemilahan di rumah dan bank sampah untuk mendukung Tangsel lebih bersih. “Tujuan kami sama dengan warga, yakni menciptakan pengelolaan Cipeucang yang modern,” tambah Bani.
Pengamat kebijakan publik Yanuar Wijanarko menilai masalah TPA Cipeucang kompleks dan butuh koordinasi lintas pihak, meski langkah Pemkot sudah tepat. “Pengelolaan sampah bukan pekerjaan sederhana, ada kendala teknis dan dinamika lahan,” ujar Yanuar.
Yanuar menekankan agar perbaikan TPA tidak menimbulkan masalah baru seperti penumpukan yang memicu penyakit di musim hujan. “Penanganan Cipeucang jangan sampai menimbulkan masalah baru, saat dibatasi akan terjadi penumpukan di lingkungan warga,” katanya.
Ia mendorong transparansi progres dan solusi jangka pendek agar pelayanan pengangkutan tetap stabil tanpa mengorbankan kesehatan publik. “Keduanya harus jalan beriringan, publik bisa menerima perbaikan bertahap asal tidak berimbas pada masyarakat,” demikian Yanuar.
Editor : Aris
Artikel Terkait
