JAKARTA, iNewsTangsel.id - Reformasi birokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius karena kuatnya intervensi politik dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Sehingga tidak bisa dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi. Kalangan akademisi pun mengingatkan pentingnya menjaga netralitas birokrasi agar pelayanan publik berjalan efektif dan tata kelola pemerintahan semakin baik.
Guru Besar Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Agus Pramusinto mengatakan, birokrasi Indonesia masih dibayangi praktik patrimonial. Di mana, pengisian jabatan dan pengambilan keputusan dipengaruhi hubungan personal maupun kepentingan politik.
"Konsep birokrasi modern yang dikemukakan sosiolog Jerman Max Weber sering disalahpahami," tegasnya, saat diskusi, "Birokrasi: Tantangan Politisasi, Neopatrimonialisme dan Agenda Reformasi Politik", yang digelar secara daring, Minggu (12/7/2026).
Ia menjelaskan, Weber tidak pernah menyatakan birokrasi secara otomatis bersifat netral dan sempurna, melainkan hanya menggambarkan tipe ideal birokrasi yang legal-rasional. Dalam konsep tersebut, jabatan diperoleh berdasarkan aturan hukum dan kompetensi, bukan karena hubungan keluarga, kedekatan pribadi, maupun loyalitas politik.
"Konsep birokrasi modern seharusnya menerapkan promosi berbasis prestasi dan keputusan yang diambil berdasarkan aturan yang jelas. Sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang efisien dan adil," ujar Agus.
Agus mengungkapkan, Weber juga menjelaskan sistem patrimonial, yakni ketika hubungan antara penguasa dan aparat lebih didasarkan pada loyalitas pribadi dibandingkan hukum.
"Jabatan sering dipandang sebagai hadiah dari penguasa kepada orang-orang yang dianggap setia. Akibatnya, kepentingan pribadi dan kepentingan negara menjadi sulit dipisahkan," katanya.
Ia menilai, gejala tersebut masih terlihat dalam berbagai praktik, mulai dari rotasi dan pencopotan pejabat pascapergantian kepala daerah, persoalan netralitas ASN saat pemilu dan pilkada, hingga perdebatan mengenai penempatan personel TNI dan Polri di jabatan sipil.
Sementara itu, Guru Besar Manajemen Pelayanan Publik Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Dr. Endang Larasati Setianingsih, menegaskan reformasi birokrasi harus dipandang sebagai agenda strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui penguatan good governance, aparatur profesional, dan aparatur yang berintegritas.
"Reformasi birokrasi tidak hanya mencakup penyederhanaan organisasi, tapi juga pembenahan kelembagaan, tata laksana, manajemen ASN, sistem pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik," terangnya.
Meski berbagai kebijakan reformasi telah dijalankan, Endang menilai, tantangan berupa politisasi birokrasi dan intervensi politik dalam manajemen ASN masih menjadi hambatan utama. Karena itu, pembagian fungsi yang lebih tegas antara pejabat politik dan pejabat karier.
"Untuk itu, sinergi antara jabatan politik dan jabatan karier menjadi fondasi penting dalam membangun birokrasi yang mampu menghasilkan pelayanan publik berkualitas sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Endang.
Ia menambahkan, pentingnya penerapan sistem merit secara konsisten, mulai dari rekrutmen, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, hingga penilaian kinerja ASN yang sepenuhnya berbasis kompetensi dan prestasi.
"Selain itu, integrasi layanan publik berbasis digital juga dibutuhkan agar masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah secara lebih mudah dan efisien dan perubahan budaya kerja ASN yang lebih humanis," pungkas Endang.
Editor : Elva Setyaningrum
Artikel Terkait
