PAMULANG, iNewsTangsel - Pemerintah Kota Tangerang Selatan resmi mengadopsi skema integrasi data digital melalui platform DATARA (Data Rakyat Tangerang Selatan) guna mengatasi persoalan inkonsistensi data kemiskinan di tingkat daerah. Langkah ini diambil untuk mengakhiri praktik ego sektoral antar-perangkat daerah yang sebelumnya kerap mengandalkan lembar kerja terpisah dalam menyalurkan program bantuan.
Penggunaan basis data tunggal tersebut ditujukan untuk meminimalkan risiko pemborosan anggaran APBD serta memastikan bantuan sosial menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Sistem terpadu ini menyelaraskan data sektoral daerah dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai acuan intervensi pemerintah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, Tubagus Asep Nurdin, menegaskan bahwa DATARA hadir untuk menyatukan rujukan data seluruh instansi pemerintahan. "Dulu masing-masing dinas mempunyai data sendiri-sendiri sehingga intervensi program kerap tidak sinkron, esensi DATARA adalah menyatukan semuanya agar menggunakan satu sumber data yang sama," ujar Asep, Sabtu (12/9/2026).
Asep menjelaskan bahwa keseragaman rujukan data memungkinkan pemerintah daerah melakukan verifikasi silang secara akurat terhadap setiap alokasi program bantuan. Langkah kontrol ini secara langsung menutup celah terjadinya penderaan bantuan ganda maupun potensi hilangnya hak warga kurang mampu dari daftar penerima.
Kehadiran instrumen kontrol digital ini menjamin distribusi bantuan dari pemerintah daerah berjalan presisi sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. "Jangan sampai ada warga yang berhak justru tidak tersentuh karena datanya tercecer, sementara kita juga mencegah pembiayaan intervensi berulang pada sasaran yang sama," tegas Asep.
Integrasi platform DATARA turut mengubah pola kerja lintas dinas dalam menangani masalah kemiskinan yang sifatnya kompleks dan multidimensi. Kolaborasi langsung dapat dijalankan secara simultan oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pendidikan berdasarkan peta kebutuhan warga yang terdata secara rinci.
Pemerintah daerah mengarahkan pemanfaatan teknologi ini sebagai alat penunjang efisiensi birokrasi, bukan sekadar penambahan sarana aplikasi digital di lingkungan dinas. Sinergi antar-instansi diharapkan dapat menghapus sekat-sekat sektoral dalam eksekusi program pengetasan kemiskinan di Tangerang Selatan.
Asep mengimbuhi bahwa efektivitas penanganan masalah sosial pada akhirnya diukur dari ketepatan sasaran pemanfaatan anggaran daerah bagi masyarakat. Pemkot Tangsel berkomitmen terus memperbarui basis data terpadu ini secara berkala demi menjaga ketepatan intervensi kebijakan di masa mendatang.
Editor : Aris
Artikel Terkait
