Terbukti Langgar Etik, Romo Magnis dan Akademisi Desak KPU Bertanggung Jawab

Pemateri diskusi lainnya, DR. Maruarar Siahaan, SH, MH mengakui bahwa kondisi saat ini menunjukkan sistem hukum dan peradilan di Indonesia susah dipercaya. Menurutnya, pemerintahan sekarang terlalu berfokus pada pembangunan infrastruktur, namun lupa dengan sistem hukum dan peradilan yang ada.

Baca Juga

KPU Terbukti Langgar Etik, Gibran Disarankan Mundur: Kalau Pun Menang Tidak Ada Legitimasi

"Kondisi ini tentunya menuntut kesadaran kita sebagai bangsa untuk memperbaikinya," ujarnya.

Sementara itu, pembicara diskusi lainnya DR. Charles Simabura, SH, MH secara tegas menyatakan bahwa DKPP harus bertindak tegas sebagai lembaga negara.

"Peringatan Keras Terakhir yang kedua kalinya menunjukkan DKPP tidak tegas. Setidaknya sanksi berikutnya adalah pemberhentian sementara atau tetap," kata Charles.

Baca Juga

DKPP Sebut Ketua KPU Langgar Etika, Begini Respons Ganjar

Pendapat lain disampaikan Prof. Ikrar Nusabakti, Ph.D bahwa jika pemilu 2024 hasilnya tidak legitimate, yang ada dalam pikiran adalah bagaimana sebuah pemerintahan bisa terjadi atau bisa berjalan dengan baik.

"Legitimasi pemerintahan itu bukan hanya menentukan siapa pemimpinnya, tetapi kemenangan dalam pemilu itu apakah diterima  oleh masyarakat atau tidak," urainya.

Editor : Hasiholan Siahaan