GAMKI Tolak Wacana Pemulangan Hambali, Minta Pemerintah Fokus pada Izin Rumah Ibadah

Baca Juga

Perizinan Rumah Ibadah Tanpa Rekomendasi FKUB Akan Segera Ditetapkan Melalui Peraturan Presiden

"Menko Yusril beralasan bahwa Hambali sebagai WNI harus dilindungi hak-haknya. Tapi apakah beliau juga memikirkan hak jutaan rakyat Indonesia yang ingin hidup damai dan terbebas dari ancaman terorisme?" kata Sahat, Jumat (14/2/2025).

Sahat berharap Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi dan membatalkan rencana tersebut.

"Kami yakin Bapak Prabowo mendengar suara rakyat. Banyak warga Indonesia yang masih merasakan luka akibat berbagai aksi terorisme di masa lalu," tegasnya.

Baca Juga

Menteri Agama Ingatkan Kader Gerindra untuk Mempermudah Izin Pendirian Rumah Ibadah

Fokus ke Persoalan Izin Rumah Ibadah

Sekretaris Umum DPP GAMKI, Alan Singkali, meminta pemerintahan Prabowo-Gibran untuk lebih fokus menangani persoalan izin rumah ibadah, yang masih menjadi masalah di berbagai daerah.

Pedoman dan persyaratan pendirian rumah ibadah sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/8 Tahun 2006. Namun, di sejumlah daerah, masih terjadi pelarangan bahkan pembubaran ibadah akibat sulitnya perizinan serta tindakan kelompok intoleran.

Baca Juga

Kantor Kemenag Bisa Dimanfaatkan sebagai Rumah Ibadah

"Daripada mengurus kepulangan Hambali, pemerintah seharusnya mengevaluasi kinerja pemerintah daerah yang tidak serius menangani persoalan intoleransi," kata Alan.

Editor : Hasiholan Siahaan