Banyak Aduan Masyarakat, DPR Bentuk Panja Pengawasan BP Batam

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Komisi VI DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam. Keputusan ini diambil menyusul banyaknya aduan masyarakat terkait permasalahan perizinan pertambangan di Batam.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Ade Rosiade, menyampaikan hal tersebut di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (19/2/2025). "Panja mulai bekerja hari ini dan telah mengadakan rapat internal," ujar politisi Gerindra itu. Ia juga menegaskan bahwa Komisi VI membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun pihak terkait yang menghadapi kendala perizinan atau permasalahan tanah untuk melapor.

Baca Juga

Jokowi Sentil Kapolri Terkait Konflik Pulau Rempang yang Kian Memanas

"Panja ini akan terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan dengan bertemu para pihak yang berkepentingan. Alasan utama pembentukan Panja ini adalah banyaknya aduan yang masuk ke Komisi VI terkait permasalahan di Batam. Padahal, Batam didirikan dengan visi menyaingi Singapura, namun kenyataannya masih banyak kendala yang menghambat perkembangannya," ungkap Ade Rosiade.

Komisi VI DPR RI juga berencana mengadakan pertemuan dengan para pakar, pejabat BP Batam, serta pihak terkait di pemerintahan guna mencari solusi. Selain itu, Panja akan melakukan kunjungan langsung ke Batam untuk melihat kondisi di lapangan.

Mengenai durasi kerja Panja, anggota Komisi VI DPR RI, Andre, menjelaskan bahwa masa kerja akan bergantung pada tingkat kompleksitas permasalahan yang ditemukan. "Jika permasalahan sudah bisa diurai dan kami mampu memberikan rekomendasi terbaik, maka Panja akan ditutup. Namun, kapan pastinya belum bisa dipastikan—bisa satu, dua, atau bahkan tiga masa sidang," pungkasnya.

Editor : Hasiholan Siahaan