Tandai Enam Bulan Pemerintahan Prabowo-Gibran, KAMMI Serukan Indonesia Darurat

KAMMI juga menyoroti penguatan militerisasi di ruang sipil, menyusul disahkannya revisi UU TNI pada 20 Maret 2025. UU ini memperluas peluang perwira aktif menduduki jabatan sipil dan menaikkan usia pensiun prajurit, yang berpotensi menambah beban fiskal negara.

Sorotan lain tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo dalam wawancara dengan tujuh pemimpin redaksi pada 6 April. Meski menyebut demonstrasi sebagai bagian dari demokrasi, Presiden juga mempertanyakan motif aksi yang terjadi belakangan ini, apakah murni aspirasi atau “ada yang membayar.”

“Pernyataan itu bisa melemahkan legitimasi kritik publik dan mengaburkan suara rakyat. Kritik seharusnya dijawab dengan dialog, bukan kecurigaan,” ujar Arsandi.

Di sektor ekonomi, tantangan tak kalah serius. Alzeiraldy, Kepala Departemen Kajian Strategis PP KAMMI, mencatat depresiasi rupiah bukan semata disebabkan faktor global, tetapi juga karena defisit transaksi berjalan dan arah kebijakan fiskal yang belum jelas. Pemerintah bahkan telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 5,4% menjadi hanya 4,8% pada kuartal I 2025.

“Kondisi ini menghantam masyarakat bawah. Harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli turun, PHK massal terjadi di berbagai sektor,” jelas Alzeiraldy.

Editor : Hasiholan Siahaan