Kewalahan Urus Sampah, Wali Kota Tangsel Minta Bantuan Kementerian LH

CIPUTAT, iNewsTangsel — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai tancap gas membenahi persoalan sampah. Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie meminta bantuan langsung Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI untuk memperkuat penanganan sampah di seluruh wilayah kota.

Keseriusan itu ditandai dengan program pendampingan langsung oleh KLH. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan lurah dikumpulkan di Balaikota Tangsel, dengan dihadiri perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Selasa (14/1/2026).

Baca Juga

Wali Kota Tangsel Terancam 4 Tahun Bui Gegara Krisis Sampah, Pengamat Hukum Ungkap Fakta Ini!

Dalam program tersebut, KLH menurunkan lebih dari 140 pegawai yang akan disebar di tujuh kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Mereka akan bertugas mendampingi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dari hulu.

“Para pendamping ini akan membantu memfasilitasi pembentukan dan penguatan bank sampah, mendata dan mendokumentasikan TPS 3R, sekaligus memetakan titik-titik kritis timbulan sampah di tiap wilayah,” kata Benyamin Davnie di Balaikota Tangsel.

Ia menegaskan, hasil pendampingan tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan lanjutan penanganan sampah, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Baca Juga

Menteri LH Ultimatum Wali Kota Tangsel: Gagal Atasi Sampah, Ancaman Penjara 4 Tahun!

“Ini bentuk komitmen dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk membantu Tangsel menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh,” ujarnya.

Pendampingan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Lingkungan Hidup serta dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten. Fokus utama diarahkan pada wilayah dengan tingkat timbulan sampah tinggi, seperti Ciputat Timur, Ciputat, dan Serpong.

Selain itu, Pamulang, Pondok Aren, dan Serpong Utara juga masuk kategori wilayah rawan persoalan sampah.

Baca Juga

Warga Tangsel Diimbau Tanam Anggrek, Wali Kota Tangsel: Nanti Ada Festival Anggrek

“Memang tiga wilayah tersebut paling tinggi dan cukup kritis. Tapi pada dasarnya hampir semua kecamatan menghadapi tantangan yang sama,” jelas Benyamin.

Saat ini, Tangsel tercatat memiliki sekitar 54 bank sampah. Namun, yang aktif baru sekitar 36 unit. Melalui pendampingan KLH, Pemkot menargetkan jumlah bank sampah aktif dapat meningkat signifikan.

“Pengelolaan sampah harus dimulai dari masyarakat. Bank sampah dan TPS 3R harus dibentuk dan benar-benar diaktifkan,” tegasnya.

Tak hanya pendampingan teknis, pemerintah pusat juga memberikan dukungan anggaran lintas sektor. 

Sejumlah dinas teknis diberi keleluasaan, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya untuk pembangunan instalasi pengolahan air lindi, hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air untuk infrastruktur pendukung.

Di sisi lain, Pemkot Tangsel juga memperketat penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah. Aparat penegak hukum seperti Satpol PP, Polres, hingga TNI dilibatkan untuk menindak pelanggaran di lapangan.

“Sudah ada sanksi, baik denda maupun kurungan badan. Penegakan aturan ini sudah mulai berjalan,” tegas Benyamin.

Selain penindakan, perubahan perilaku masyarakat juga terus didorong, antara lain melalui pengelolaan sampah organik mandiri, pembuatan biopori, serta pemilahan sampah dari sumbernya agar tidak seluruhnya berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dukungan KLH juga diberikan melalui penyediaan offtaker atau pengepul bagi sampah bernilai ekonomi seperti plastik dan kardus, sehingga hasil bank sampah dapat terserap optimal.

Peran sektor swasta pun diperkuat. Pengembang besar seperti Bintaro dan BSD diajak bekerja sama dalam pengelolaan sampah kawasan, termasuk pemanfaatan teknologi Material Recovery Facility (MRF).

“Kami juga sudah mengimbau rumah sakit, pertokoan, dan pasar agar tidak lagi membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik,” pungkasnya.

Dengan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan swasta, Pemkot Tangsel optimistis persoalan sampah dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.

Editor : Aris