Andra Soni Gandeng Kapolda Banten Siap Bongkar Sindikat Pungli dan Calo Tenaga Kerja

BANTEN, iNewsTangsel - Pemerintah Provinsi Banten mengambil langkah tegas dengan membentuk Desk Ketenagakerjaan untuk memberantas praktik pungutan liar dan mafia lowongan kerja. Inisiatif strategis ini dirancang untuk memastikan proses rekrutmen tenaga kerja di seluruh wilayah Banten berlangsung secara transparan tanpa adanya percaloan yang merugikan rakyat.

Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa kehadiran unit khusus ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Banten akan menjadi tulang punggung dalam menindak tegas setiap oknum yang mencoba bermain-main dengan hak para pencari kerja.

Baca Juga

Krisis Sampah Tangsel, Gubernur Banten Paksakan TPA Cipeucang Dibuka Meski Over Capacity!

Langkah tegas ini diumumkan langsung di depan ribuan buruh saat peringatan May Day 2026 yang berlangsung di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang. 

"Percaloan itu adalah kejahatan, dan kami bersama Bapak Kapolda Banten sepakat untuk menindak siapapun yang terlibat tanpa pandang bulu," tegas Andra Soni, dikutip Senin (4/5/2026).

Andra mengakui bahwa praktik percaloan selama ini sulit dibuktikan secara hukum meskipun isunya sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong keberanian warga untuk melaporkan setiap indikasi pungli agar aparat penegak hukum memiliki dasar kuat untuk melakukan penangkapan.

Baca Juga

Tegas! Gubernur Andra Soni Akan Kirim Siswa Banten yang Bandel ke Barak Militer

Aduan dari masyarakat akan menjadi kunci utama bagi Satgas dan Desk Ketenagakerjaan dalam memetakan jaringan sindikat yang selama ini mencekik para pelamar kerja. “Ibu Bupati sudah membentuk Satgas, dan kami di Provinsi juga sudah membentuk desk yang di dalamnya melibatkan unsur kepolisian secara langsung,” tambahnya.

Langkah progresif ini juga dipastikan selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang sangat menekankan perlindungan total terhadap tenaga kerja di seluruh Indonesia. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap warga Banten memiliki kesempatan yang sama dan adil untuk mendapatkan pekerjaan layak tanpa harus membayar upeti kepada oknum.

Menanggapi gebrakan tersebut, Ketua ASPSB Kabupaten Serang, Asep Saefullah, memberikan dukungan penuh namun tetap meminta agar penindakan dilakukan hingga ke akar-akarnya. Ia menyoroti bahwa jaringan pungli seringkali melibatkan pihak internal maupun eksternal perusahaan yang sudah sangat terorganisir dalam berbagai sektor industri.

Baca Juga

PAD Tangsel Meroket Rp600 Miliar, Gubernur Banten Dorong Opsen Pajak Lewat Pameran Otomotif

Pembersihan besar-besaran ini diharapkan mampu memperbaiki iklim investasi di Banten dan meningkatkan kepercayaan para pemilik modal terhadap transparansi birokrasi daerah. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, kepolisian, dan buruh, Banten optimis dapat menghapus stigma negatif percaloan yang selama ini menghambat kesejahteraan masyarakat.

Editor : Aris