Pendiri Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) Capt. Marcellus Hakeng mengatakan, adanya operasi bersih yang digelar TNI AL merupakan langkah yang sangat baik dan masih sesuai juga dengan amanah UU Pelayaran No. 17 tahun 2008. Oleh karena itu Marcellus mendukung penuh kegiatan yang dilakukan TNI AL tersebut.
"Terkait pelanggaran oleh individu ataupun kelompok atau aktor luar. Maka sesuai Pasal 282 UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, maka TNI AL jelas memiliki wewenang guna melakukan tindakan terhadap pelanggaran hukum di laut. Baik berupa pencegahan maupun tindakan lainnya yang dianggap perlu," jelasnya.
Marcellus memaparkan, metode apapun yang dianggap tepat dan sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia maka tentunya sebagai warga negara harus mendukung dan memberikan supportnya. Apalagi bila dikaitkan dengan tindakan penegakan hukum terhadap WNA atau kapal - kapal asing yang berlayar dan masuk ke wilayah Indonesia.
"Penting untuk ingatkan kita semua, patut diduga media asing telah menjadi kepanjangan tangan proxy war yang dilakukan para pelaku bisnis maupun pihak - pihak terkait yang keberatan atas sikap dari TNI AL. Karenanya mereka beberapa kali menghembuskan isu terkait permintaan sejumlah dana saat terjadi penangkapan oleh TNI AL yang sangat saya ragukan kebenarannya. Karenanya pernyataan KSAL dalam menyikapi isu yang berkembang sudah sangat tepat," tandasnya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
