Oleh karena itu, SETARA Institute menuntut agar Jokowi membatalkan rencana tersebut dan mengurungkan pemberian bintang kehormatan kemiliteran kepada Prabowo. Jika tuntutan ini diabaikan, maka semakin jelas bahwa di akhir periode pemerintahannya, Presiden Joko Widodo lebih cenderung menunjukkan tindakan politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum, melawan aspirasi publik, dan mengabaikan hak asasi manusia.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait