Mulyanto prihatin dengan lemahnya fungsi pengawasan tersebut. Akibatnya, tambang yang seharusnya dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh masyarakat hanya dinikmati segelintir pesohor dan selebriti.
Para pesohor hidup mewah bergelimang harta dari hasil bancakan korupsi timah, sementara rakyat rebutan bansos sembako dan ngantri berdesak-desakan memperoleh BLT untuk sekedar menyambung hidup.
"Ini kan sangat ironis bagi negara yang menganut prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Padahal, lanjut Mulyanto, amanat konstitusi sangat jelas bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.
"Pemerintah harus hadir dan benar-benar menegakkan amanat konstitusi tersebut dengan menata bisnis pertimahan dan membangun ekonomi SDA yang benar-benar bersifat inklusif dalam menyejahterakan rakyat," imbuhnya.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
