Beberapa isu lembaga pemasyarakatan yang belakangan ini mencuat diantaranya terkait dengan pertama, over kapasitas Lapas. Kedua, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan perlindungan dari kekerasan apakah sudah terakomodir. Ketiga, monitoring dan pengawasan terhadap warga binaan, dan keempat, SDM pembimbing kemasyarakatan.
Selanjutnya Razi yang merupakan senator asal Provinsi Aceh menambahkan, “dalam waktu dekat, Komite I akan mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam rangka membahas masalah lembaga pemasyarakatan ini. Untuk itu, diperlukan masukan-masukan dari Bapas dan Kanwil sebagai aspirasi yang nanti akan dibahas bersama Menteri dalam Rapat Kerja bersama Komite I.
Kepala Bapas Kelas I Makassar Sopiana dalam paparannya mendeskripsikan bahwa Bapas Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan terdiri dari Bapas Kelas I Makassar, Bapas Kelas 2 Watampone dan Bapas Kelas II Palopo. Saat ini Bapas Kelas I Makassar memiliki klien (warga binaan yang telah bebas) sebanyak 4713 klien dewasa dan 9 klien anak. Adapun Pembimbing Kemasyarakatan (PK) termasuk Asisten berjumlah 90 orang. Oleh karena itu, rasio antara PK dan klien saat ini adalah 1:52 (satu PK menangani 52 klien).
Perlu diketahui, walaupun klien tersebut merupakan warga binaan yang sudah bebas, tetapi Bapas tetap bertanggungjawab dalam pembimbingan klien. Ke depan jumlah klien diprediksi akan terus bertambah sehingga tanggungjawab PK pun akan semakin besar pula. Untuk itu, keadaan SDM PK yang terbatas ini juga menjadi masalah. Bapas sendiri sebenarnya telah melakukan langkah-langkah dan mitigasi seperti misalnya melakukan kerjasama dengan pemda, peningkatan kompetensi SDM, koordinasi dengan instansi terkait, penguatan sistem database dan sosialisasi masyarakat.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
