Masyarakat Tapanuli Tengah dan Sibolga menyampaikan kekhawatiran atas rencana pemindahan koleksi arkeologi Barus. Mereka berpendapat bahwa perpindahan ini dapat menghambat upaya menetapkan Barus sebagai kawasan strategis pariwisata religi nasional dan mengurangi nilai sejarah Barus. Selain itu, pemindahan koleksi tersebut dianggap menghambat pembangunan Museum Barus Raya yang telah direncanakan sejak 2007.
Masyarakat juga menekankan pentingnya penelitian arkeologi yang holistik dan sistemik di wilayah Barus dan Bongal, mengingat kawasan tersebut memiliki nilai sejarah yang signifikan. Temuan arkeologi di situs Bongal menunjukkan bahwa wilayah ini telah menjadi pusat perdagangan kosmopolitan sejak abad pertama Masehi.
Sebelumnya, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara, Gogor Oko Nurharyoko, meneruskan surat tersebut kepada Kemenko PMK untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Surat DPP Gabema Tapanuli Tengah - Sibolga yang ditandatangani Ketua Umum Masriadi Pasaribu dan Sekretaris Umum Masnur Pohan, meminta dukungan Presiden Joko Widodo untuk menetapkan Barus dan Bongal sebagai kawasan riset arkeologi.
DPP Gabema Tapanuli Tengah - Sibolga telah menerima konfirmasi mengenai penundaan pelaksanaan migrasi koleksi arkeologi dari Laboratorium Arkeologi Barus ke Gedung Koleksi BRIN di Cibinong, Bogor, setelah Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru melakukan pemindahan tersebut.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menolak rencana pemindahan koleksi arkeologi Barus dan mendukung upaya pelestarian serta penelitian yang lebih mendalam di wilayah tersebut.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
