"Selama 2020-2023, anggaran ini sebagian besar hanya digunakan untuk seminar, workshop, dan pelatihan. Jika anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan ekonomi, tentu dampaknya akan jauh lebih besar," jelasnya.
Sandri juga menyoroti kegagalan KPU dan Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Meski anggaran mereka fantastis, tingkat partisipasi pemilih menurun, dan kasus kecurangan serta kejahatan pemilu justru meningkat.
"Kinerja KPU dan Bawaslu sangat tidak efektif. Indeks demokrasi kita menurun, partisipasi pemilih merosot, banyak kasus kecurangan, dan independensi penyelenggara pemilu diragukan. Ini menunjukkan bahwa pelatihan, seminar, dan kegiatan seremonial lainnya yang dilakukan selama periode tanpa tahapan pemilu tidak memberikan hasil yang nyata," pungkasnya.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
