JAKARTA, iNewsTangsel.id - Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mendapat dukungan penuh, dengan catatan bahwa lembaga ini harus bebas dari intervensi politik.
"Sebagai holding keuangan negara yang strategis, serta sejalan dengan visi pembangunan Presiden Prabowo, Danantara harus dikelola dengan sistem yang ketat dan profesional. Para tokoh yang terlibat harus memiliki kompetensi dan sebisa mungkin dijauhkan dari kepentingan politik," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (7/2).
Meritokrasi sebagai Landasan Pengelolaan
Dedi menegaskan bahwa sistem meritokrasi harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan Danantara. Berbeda dari BUMN, Danantara lebih menyerupai model Temasek Singapura, yang beroperasi sebagai entitas korporasi independen.
"Jika Danantara dikelola dengan profesionalisme tinggi dan berbasis meritokrasi, maka hanya individu dengan kapasitas terbaik yang akan berperan. Ini tidak hanya memastikan keberhasilan Danantara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah," kata Dedi.
Ia juga melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian khusus terhadap Danantara, sehingga pemilihan figur yang mengisi posisi strategis di lembaga ini harus dilakukan dengan seleksi ketat dan tanpa unsur politik.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
