Prioritaskan Meritokrasi, Danantara Harus Bebas dari Kepentingan Politik

Selain itu, proses integrasi BUMN ke dalam Danantara juga harus dilakukan dengan cermat agar tidak menimbulkan hambatan.

"Pemerintah perlu menentukan dengan tegas BUMN mana yang akan bergabung dengan Danantara dan mana yang tetap berada di bawah Kementerian BUMN," tambahnya.

Yuli juga menyoroti pentingnya amandemen beberapa regulasi agar Danantara dapat beroperasi secara optimal, termasuk UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU BUMN, serta UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Dengan fondasi hukum yang kuat dan pengelolaan berbasis meritokrasi, Danantara diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam perekonomian nasional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik.

Editor : Hasiholan Siahaan