JAKARTA, iNewsTangsel.id - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya 2024 di 22 distrik. Namun, empat distrik—Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage—tidak termasuk dalam rekapitulasi ulang. MK menyatakan bahwa di wilayah tersebut terjadi gangguan keamanan berupa sabotase dan perampasan logistik pemilu.
Keputusan ini ditentang keras oleh para kepala suku dan kepala kampung di keempat distrik tersebut. Mereka membantah adanya sabotase dan perampasan logistik pemilu, serta menilai pertimbangan majelis hakim sebagai pembohongan publik.
"Pemilihan kepala daerah di Puncak Jaya berjalan sesuai prosedur sistem noken. Tidak ada perampasan logistik pemilu. Yang lebih aneh, suara untuk pemilihan gubernur dianggap sah, tetapi suara untuk bupati justru didiskualifikasi. Ini tidak adil, kami akan melawan," ujar Kepala Kampung Distrik Lumo, Irius Wanimbo, dalam pernyataan sikap mereka.
Mereka juga mengancam akan memboikot jalannya pemerintahan di Kabupaten Puncak Jaya sebagai bentuk protes atas putusan MK yang dinilai mencederai hak konstitusional mereka.
"Jika suara kami tidak dihitung oleh KPU, maka kami juga akan melawan dan memboikot pemerintahan di Kabupaten Puncak Jaya. Kami memiliki hak yang sama dengan 22 distrik lainnya," tegas Bawang Wanimbo, tokoh adat dari Distrik Gurage, Jumat (27/2/2025).
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
