Kasus Korupsi Pertamina, IPW: Selain Maladministrasi, Jaksa Penyidik Menyematkan Tuduhan Palsu

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Ketua Indonesian Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, SH, yang juga mewakili Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Ia menduga adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan kasus korupsi Pertamina.

“Niat baik Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan rakyat dengan memperkuat pemberantasan korupsi dan meningkatkan integritas aparatur pemerintah akan sulit tercapai jika penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan oleh Jampidsus terus dibiarkan,” ujar Sugeng Teguh Santoso, Kamis (20/3/2025).

Menurut Sugeng, Febrie Adriansyah telah menyesatkan publik dan Kepala Negara dengan seolah-olah menegakkan hukum serta memberantas korupsi, tetapi pada kenyataannya hanya membangun sensasi dan popularitas. Ia menuding bahwa Jampidsus menetapkan tersangka dengan nilai kerugian negara yang fantastis tanpa metodologi ilmiah, yang mencapai ratusan triliun rupiah.

“Faktanya, yang terjadi adalah praktik ‘memberantas korupsi sembari korupsi’,” kata Sugeng, seraya menyebut beberapa kasus yang ditangani, seperti:

1. Kasus Jiwasraya,
2. Suap Ronald Tannur dengan terdakwa Zarof Ricar,
3. Kasus Korupsi Pertamina senilai Rp193,7 triliun,
4. Penyalahgunaan wewenang dalam tata niaga batu bara di Kalimantan Timur senilai Rp10 triliun,
5. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Semua kasus tersebut telah dilaporkan oleh Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Editor : Hasiholan Siahaan