JAKARTA, iNewsTangsel.id - Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor perhotelan memicu keprihatinan Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX dari Fraksi PKB, Arzeti Bilbina, mendesak pemerintah segera turun tangan untuk mencegah gelombang PHK yang berpotensi mengguncang perekonomian nasional.
“Sektor perhotelan adalah tulang punggung ekonomi, terutama di daerah bisnis dan wisata. Jika terjadi PHK massal, dampaknya tidak hanya pada tenaga kerja, tapi juga pada stabilitas ekonomi nasional,” ujar Arzeti dalam pernyataan tertulis, Selasa (10/6/2025).
Survei Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) DKI Jakarta mencatat, 96,7 persen hotel di Ibu Kota mengalami penurunan tingkat hunian pada kuartal pertama 2025. Penurunan terbesar, menurut 66,7 persen responden, terjadi di segmen pasar pemerintahan, seiring kebijakan pengetatan anggaran dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Imbasnya, sekitar 70 persen pengusaha hotel dan restoran di Jakarta berencana melakukan efisiensi, termasuk PHK. Pengurangan tenaga kerja diperkirakan mencapai 10 hingga 30 persen dari total karyawan.
Arzeti menilai, meski data resmi PHK di sektor perhotelan belum tercatat secara khusus, tren meningkatnya PHK di sektor padat karya bisa menjadi sinyal awal. Ia meminta pemerintah segera melakukan pemetaan risiko dan menyalurkan stimulus kepada industri terdampak.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
