CIPUTAT, iNewsTangsel – Suasana di Balai Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memanas saat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Kota Tangsel menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (16/10/2025).
Aksi tersebut berlangsung tegang dan diwarnai dengan pembakaran ban serta saling dorong antara massa dengan aparat keamanan yang berusaha menghalau demonstran agar tidak masuk ke area kantor Wali Kota.
Petugas gabungan dari Satpol PP, Kepolisian, dan TNI pun turun tangan untuk menenangkan situasi agar aksi tetap berlangsung kondusif.
Koordinator lapangan aksi, Iqbal Eka, dalam orasinya menyampaikan bahwa massa menuntut transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Mereka mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memanggil dan mengevaluasi Wali Kota Benyamin Davnie serta Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan yang dinilai gagal menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.
Selain menyoroti kinerja pemerintah kota, para demonstran juga menuding DPRD Tangsel lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2024–2025.
Massa bahkan membawa sejumlah data yang menunjukkan dugaan pemborosan anggaran, di antaranya beban perjalanan dinas sebesar Rp117 miliar, pengadaan alat tulis kantor Rp38 miliar, serta biaya makan dan rapat yang mencapai Rp60 miliar.
“Kami menduga banyak program beranggaran besar tetapi tidak jelas pelaksanaannya. Ini harus diaudit oleh KPK dan BPK,” tegas Iqbal Eka di tengah orasi.
Tak hanya soal anggaran, massa aksi juga menyinggung dugaan ketidaksesuaian dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wali Kota Benyamin Davnie, yang disebut tidak mencantumkan jam tangan mewah merek Rolex.
Para peserta aksi turut menyoroti berbagai persoalan klasik yang belum terselesaikan di Tangsel, seperti banjir, kemacetan, kabel semrawut, jalan rusak, minimnya penerangan jalan, hingga buruknya pengelolaan sampah.
Menutup aksi, massa menyerukan yel-yel revolusi dan menuntut agar gaji serta tunjangan kepala daerah dan anggota DPRD Tangsel diturunkan.
“Tunjangan besar tapi hasil kerja belum terlihat. Pejabat harus sadar bahwa mereka digaji dari uang rakyat,” pungkas Iqbal.
Editor : Aris
Artikel Terkait
