JAKARTA, iNewsTangsel.id - Upaya mendorong daya saing produk daerah masih menghadapi tantangan besar, terutama akibat ketimpangan akses terhadap layanan Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan pemerataan infrastruktur mutu sebagai fondasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
Demikianlah dikatakan Plt. Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono dalam pembukaan Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025, di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
“IMN, yang mencakup standardisasi, akreditasi, dan metrologi menjadi elemen kunci bagi pelaku usaha dalam memastikan konsistensi mutu produk, meningkatkan efisiensi produksi, hingga membuka akses ke pasar global. Namun, distribusi layanan ini masih jauh dari merata.l,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, datanya menunjukkan dari 2.687 lembaga penilaian kesesuaian (LPK) aktif yang terakreditasi, 64,4 persen berada di Pulau Jawa. Sementara, di wilayah Indonesia Timur hanya memiliki 233 LPK atau sekitar 5 persen dari total nasional.
“Kondisi serupa juga terjadi pada lembaga sertifikasi produk. Dari 140 lembaga yang terakreditasi secara nasional, sebagian besar berlokasi di pusat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, kawasan Timur Indonesia hanya memiliki 8 lembaga sertifikasi,” imbuhnya.
Menurut dia, ketimpangan ini bisa berdampak langsung pada pelaku usaha di daerah, yang harus menanggung waktu dan biaya lebih besar untuk mendapatkan pengakuan mutu. Karena pemerataan IMN merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi daerah.
“Transformasi ekonomi nasional harus ditopang oleh infrastruktur mutu yang kuat dan inklusif. Produk unggulan daerah memiliki potensi besar, namun mereka membutuhkan akses yang efisien terhadap layanan pengujian, sertifikasi, dan metrologi. Hanya dengan itu daya saing dapat meningkat,” ujarnya
Dia mengungkapkan, untuk mendukung pemerataan, pihaknya terus memperkuat ekosistem mutu melalui fasilitasi pengembangan LPK, pendampingan UMKM, hingga harmonisasi kebijakan lintas sektor.
“Hingga 2025, Kami telah memfasilitasi pengembangan 116 LPK, serta mendampingi lebih dari 2,1 juta produk UMK melalui program SNI Bina UMK. Sementara itu, sebanyak 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI telah diterbitkan hingga Oktober 2025 sebagai bentuk pengakuan terhadap produk yang memenuhi standar nasional,” imbuhnya.
Selain memperkuat kompetensi lembaga di dalam negeri, lanjut dia, pihaknya juga menitikberatkan pada keberterimaan internasional. Melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN), Indonesia sudah memperoleh pengakuan global melalui keanggotaan penuh pada ILAC dan IAF, serta penandatanganan MRA APAC & ILAC dan MLA IAF.
“Hal ini memastikan hasil pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi dari LPK terakreditasi KAN diakui secara internasional, sehingga mendukung produk nasional menembus pasar global dengan prinsip tested once, accepted everywhere,” tutupnya.
Editor : Elva Setyaningrum
Artikel Terkait
