JAKARTA, iNewsTangsel.id - Ekonomi hijau menjadi salah satu strategi utama pembangunan nasional untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Apalagi, di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan dampak perubahan iklim. Maka, transisi menuju ekonomi hijau diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 5 juta lapangan kerja hijau baru pada 2029.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy mengatakan, ekonomi hijau bukan sekadar mengikuti tren global, tapi telah menjadi arah kebijakan strategis Indonesia dalam membangun perekonomian yang tangguh sekaligus ramah lingkungan.
"Indonesia membutuhkan model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjaga daya dukung lingkungan dan memperkuat ketahanan ekonomi," ujar Rachmat saat membuka Bangun Bangsa Conference 2026 bertema Sustainable Community Growth: Shaping Indonesia's Future Inclusive Economy di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, pola pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam tidak lagi cukup untuk menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, pemerintah mendorong transformasi menuju ekonomi hijau sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.
"Karena ekonomi hijau menjadi instrumen penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen secara berkelanjutan. Selain itu, lebih dari 72 juta pekerjaan yang telah ada diperkirakan akan bertransformasi menjadi lebih produktif, bernilai tambah, dan berkelanjutan," tegasnya.
Ia menjelaskan, manfaat ekonomi hijau harus dapat dirasakan hingga tingkat masyarakat. Karena tansformasi tersebut tidak boleh hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjangkau rumah tangga, desa, kawasan produksi, dan pelaku usaha di daerah.
"Transisi hijau harus menjadi motor utama kesejahteraan rakyat," tegas Rachmat.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur Bentoel Group, William Lumentut mengungkapkan, dunia usaha juga memiliki peran penting dalam mendorong ekonomi berkelanjutan melalui investasi sosial berbasis pemberdayaan masyarakat.
"Kami mengembangkan pendekatan community investment yang tidak hanya memberikan bantuan, tapi juga membekali masyarakat dengan pelatihan, pendampingan, akses pengetahuan, serta jejaring usaha agar mampu membangun kemandirian ekonomi," katanya.
Ia memaparkan, program tersebut mulai dijalankan di Kota Malang pada 2024 dan kini telah diperluas ke sejumlah daerah, termasuk Jakarta dan Temanggung.
"Melalui kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan, kami berharap semakin banyak pelaku usaha mikro yang memperoleh kesempatan berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Head of Corporate & Regulatory Affair Bentoel Group, Dian Widyanarti menambahkan, salah satu alasan utama program tersebut dikembangkan adalah karena banyak penerima manfaat dari kalangan masyarakat yang selama ini kurang terlihat, termasuk pelaku usaha mikro yang menjalankan aktivitas ekonomi dari rumah.
"Di Malang, misalnya, program menyasar kelompok masyarakat yang didampingi untuk membangun kemandirian melalui berbagai usaha, mulai pembuatan keset hingga makanan," kata Dian.
Ia menerangkan, pendekatan tersebut tidak berhenti pada bantuan kepada penerima manfaat. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena perusahaan menyadari masih terdapat ruang untuk memperbaiki desain maupun pelaksanaan program.
“Jadi lebih ke sharing and learning. Kemudian membuat supaya para penerima manfaat ini terlihat. Sebagai pihak-pihak masyarakat yang punya kemampuan,” ujarnya.
Editor : Elva Setyaningrum
Artikel Terkait
