Home

Index

Index Berita

Polisi Bongkar Jaringan Narkoba di Tangsel, Sabu, Ekstasi hingga Ribuan Obat Keras Disita

Hukum

Senin, 15 Juni 2026 | 10:52 WIB

Polisi Bongkar Jaringan Narkoba di Tangsel, Sabu, Ekstasi hingga Ribuan Obat Keras Disita

Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Tangerang Selatan dan Jakarta Timur dengan menangkap tiga pria.

4 Ahli Nilai Vonis Eks Dirut Indofarma Layak Diuji Kembali, Kuasa Hukum Siapkan PK

Hukum

Sabtu, 13 Juni 2026 | 21:48 WIB

4 Ahli Nilai Vonis Eks Dirut Indofarma Layak Diuji Kembali, Kuasa Hukum Siapkan PK

Empat ahli hukum dan auditor menilai putusan kasus korupsi eks Dirut PT Indofarma Tbk Arief Pramuhanto menyisakan sejumlah persoalan yang layak diuji kembali.

Sembunyi di Toilet Jet Pribadi, Bos Kartel Narkoba Australia Dicokok di Bandara Bali

Hukum

Jum'at, 12 Juni 2026 | 07:09 WIB

Sembunyi di Toilet Jet Pribadi, Bos Kartel Narkoba Australia Dicokok di Bandara Bali

Pelarian gembong kartel narkoba kelas kakap asal Australia, Angelo Pandeli, berakhir tragis di Bali.

Tersangka Baru Kasus MBG, Kejagung: Pihak Swasta Diduga Atur Mitra dan Setor Uang ke Pejabat BGN!

Hukum

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:57 WIB

Tersangka Baru Kasus MBG, Kejagung: Pihak Swasta Diduga Atur Mitra dan Setor Uang ke Pejabat BGN!

Kejaksaan Agung menetapkan Asep Yusuf Somantri sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bukan Tawuran, Ini Kronologi Pelajar di Palmerah Dibacok Rombongan Bermotor saat Mau Sekolah

Hukum

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:00 WIB

Bukan Tawuran, Ini Kronologi Pelajar di Palmerah Dibacok Rombongan Bermotor saat Mau Sekolah

Sebuah video amatir yang merekam aksi pembacokan terhadap seorang pelajar di kawasan Rawa Belong, Palmerah, Jakarta Barat, viral di media sosial.

Kemenkum Dinilai Tepat Cabut Status PLK, Pakar Sebut Pemerintah Wajib Lindungi Aset Negara

Hukum

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:24 WIB

Kemenkum Dinilai Tepat Cabut Status PLK, Pakar Sebut Pemerintah Wajib Lindungi Aset Negara

Ahli hukum tata negara menilai pencabutan status badan hukum PLK sah dilakukan dan mengingatkan potensi risiko klaim terhadap aset negara.

5 Pegawai BPK Diciduk KPK dalam Pengembangan Kasus OTT Bupati Muara Enim

Hukum

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:06 WIB

5 Pegawai BPK Diciduk KPK dalam Pengembangan Kasus OTT Bupati Muara Enim

KPK kembali melakukan operasi penindakan dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Muara Enim, Edison. Kali ini, lima ASN BPK diamankan.

Ayah dan Anak di Tangerang Bunuh Tukang Cilok, Leher Disayat Cutter, Kepala Dihantam Tabung Gas!

Hukum

Rabu, 10 Juni 2026 | 15:36 WIB

Ayah dan Anak di Tangerang Bunuh Tukang Cilok, Leher Disayat Cutter, Kepala Dihantam Tabung Gas!

Kasus pembunuhan menggemparkan terjadi di Cikupa, Tangerang. Pedagang cilok tewas dibunuh ayah dan anak secara sadis.

BNN Bantah Tangkap Rombongan Caketum HIPMI dari Bangkok di Bandara Soetta

Hukum

Rabu, 10 Juni 2026 | 14:08 WIB

BNN Bantah Tangkap Rombongan Caketum HIPMI dari Bangkok di Bandara Soetta

BNN membantah keras kabar viral yang menyebut pihaknya menangkap rombongan Calon Ketua Umum (Caketum) Hipmi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Hari Ini 4 Prajurit BAIS TNI Terdakwa Kasus Air Keras Aktivis KontraS Jalani Sidang Vonis

Hukum

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:25 WIB

Hari Ini 4 Prajurit BAIS TNI Terdakwa Kasus Air Keras Aktivis KontraS Jalani Sidang Vonis

Nasib empat prajurit Denma BAIS TNI terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akan ditentukan hari ini.

KPK Sebut Silmy Karim komunikasi dengan Bos Kampung Rusia, Modus Pemerasan Didalami

Hukum

Selasa, 09 Juni 2026 | 06:26 WIB

KPK Sebut Silmy Karim komunikasi dengan Bos Kampung Rusia, Modus Pemerasan Didalami

KPK mengungkap adanya komunikasi antara mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dengan warga negara Jerman Andrej Frey.

DPR Sorot Kasus Silmy Karim: Negara Jangan Kalah oleh Mafia Perizinan dan Pelayanan Publik

Hukum

Minggu, 07 Juni 2026 | 11:53 WIB

DPR Sorot Kasus Silmy Karim: Negara Jangan Kalah oleh Mafia Perizinan dan Pelayanan Publik

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan sektor keimigrasian merupakan garda depan kedaulatan yang tidak boleh dijadikan objek transaksi.

<
4
5
6
7
8
>

Close Ads x