Pemkot Tangsel Dikritik Tajam! Anggaran Rp4,5 T Sisakan Kesenjangan Sosial, Sampah dan Banjir

TANGERANG SELATAN, iNewsTangsel - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mendapat kritikan tajam usai menetapkan APBD tahun 2024 dengan nilai fantastis mencapai Rp 4,5 triliun. Untuk apa saja dana sebesar itu? Apa yang didapat warga Tangsel dengan anggaran sebesar itu?

Besarnya nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tersebut memicu pertanyaan sekaligus kritik, utamanya terhadap kesenjangan sosial dan juga kemiskinan di Tangsel.

Baca Juga

Pemkot Tangsel Dorong Penguatan Pelayanan Kesehatan di Posyandu

Budayawan sekaligus motivator Uten Sutendi, salah satunya yang mempertanyakan soal anggaran sekaligus menyampaikan kritik terhadap kinerja Pemkot dibawah kepemimpinan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan (Ben-Pilar).

Menurut Uten, Pemkot Tangsel di bawah kepemimpinan Ben-Pilar selama 5 tahun ini hanya berfokus pada infrastruktur. Itu pun masih banyak kekurangan. Ben-Pilar dinilai belum memberi perhatian terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.

"Dengan anggaran sebesar itu, di kota modern yang punya posisi strategis seperti Tangerang Selatan (Tangsel), seharusnya bisa menjadikannya kota ini jauh lebih maju dan berbeda dengan kota- kota lain di tanah air,” kata Uten, dikutip dari Bidiktangsel, Jumat (10/5/2024).

Baca Juga

Pemkot Tangsel Pamer Pencapaian Berkat Program Kolaboratif dengan Masyarakat

Uten mencontohkan, untuk pendidikan dan kesehatan seharunya Tangsel bisa lebih baik dan lebih maju. Belum lagi di sektor lain yang masih luput dari perhatian Ben-Pilar.

"Misalnya, bidang pendidikan dan kesehatan bisa lebih maju, tak ada lagi praktek jual beli kursi, atau ada lagi warga yang tak mampu membiayai sekolah anaknya,”ucapnya.

Uten juga mengkritisi soal lingkungan hidup di Tangsel yang masih sangat kurang mendapat perhatian Pemkot. Hal ini terkait sampah dan juga banjir yang terus menjadi persolaan dari tahun ke tahun.

Baca Juga

Jadwal Buka Puasa di Kota Tangerang Selatan

“Terus lingkungan lebih tertata dan hijau, serta tak lagi direpotkan oleh persoalan sampah dan banjir," urainya.

Dengan dana anggaran sebesar Rp4,2 triliun, lanjut Utan, semestinya persoalan kesenjangan bisa diatasi dan semakin berkurang jumlah warga miskin.

Namun, menurut beliau, karena pembangunan belum difokuskan ke persoalan SDM dan sosial, maka persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih menjadi masalah di Tangsel.

Baca Juga

Ketahuan Pakai Narkoba ASN Tangsel Dapat Sanksi Berat: Dipecat!

Angka kemiskinan meningkat, dan konon masih ada persoalan stunting. Itu artinya kebijakan di bidang sosial kurang fokus. Kalau pun ada kebijakan ke arah sana Uten melihat sifatnya masih belum tepat sasaran.

"Masih bersifat karitatif, tidak berkelanjutan (sustainable) dan tidak sistemik. Akibatnya, dana untuk kegiatan sosial termasuk yang dikelola dan dilakukan oleh institusi CSR itu kurang tepat sasaran dan akhirnya belum bisa menyelesaikan masalah," kritik Uten Sutendi.

Uten menilai, Pemkot belum bisa menjalin kerjasama dengan swasta, dalam hal ini perihal dana CSR. Sebab, Tangsel yang punya kawasan ekonomi strategis seperti Bintaro, BSD City, Alam Sutra didukung oleh developer besar. Hal ini potensial untuk bisa berkembang lebih besar lagi dan lebih maju kota manapun di Indonesia.

Baca Juga

Semakin Memprihatinkan, Kualitas Udara di Tangsel Masuk Kategori Sangat Tidak Sehat

Perusahaan pengembang di tiga kawasan tersebut memiliki dana CSR yang tidak sedikit untuk memajukan Tangsel. Dana CSR mustinya menjadi stimulan untuk mengatasi soal gap sosial ekonomi di tengah masyarakat kota. Namun justru menjadi pertanyaan, kemana dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar itu disalurkan?

"Harusnya dana publik seperti itu dikelola secara profesional dan transparan, terbuka, agar masyarakat tahu seberapa besar dana itu dan kemana saja dana tersebut disalurkan," tandasnya.

Editor : Hasiholan Siahaan