Anggota DPRD Soroti Kinerja Pemkot Tangsel: Trotoar Seharusnya Hak Pejalan Kaki, Bukan untuk PKL

TANGSEL, iNewsTangsel.id - Anggota DPRD Tangerang Selatan sekaligus Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari Komisi I, Alex Prabu, memberikan pandangannya terhadap kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan di bawah kepemimpinan Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ikhsan dalam Kaleidoskop Tahun 2024.

Menurut Alex, sebagai bagian dari Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan, salah satu perhatian utama adalah terlalu banyaknya peraturan daerah (Perda) yang belum efektif diterapkan di masyarakat. Ia menyoroti beberapa Perda yang tidak berjalan, salah satunya Perda terkait penggunaan trotoar. “Trotoar yang dibangun dengan biaya mahal seharusnya dimanfaatkan oleh pejalan kaki, tetapi justru banyak digunakan oleh pedagang kaki lima,” ungkap Alex kepada iNewsTangsel, Senin (25/11/2024).

Baca Juga

Kasus Intoleransi di Tangsel, DPRD: Kota Ini Harus Menjamin Kebebasan Warga Beribadah

Alex mempertanyakan langkah Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar. Jawaban yang diterima, menurutnya, kurang memuaskan. “Satpol PP beralasan bahwa pedagang kaki lima tidak bisa ditertibkan sebelum Pemkot menyediakan tempat khusus bagi mereka,” ujarnya. Alex mendesak Pemkot untuk segera mencarikan solusi, termasuk melibatkan pengembang besar di Tangerang Selatan untuk membantu menyediakan lokasi bagi pedagang kaki lima, terutama di kawasan seperti Pasar Ciputat yang telah dikuasai pedagang selama bertahun-tahun.

Selain itu, Alex juga menyoroti pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap Perda, terutama dalam pelaksanaannya di tingkat kelurahan. Ia mengkritisi kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pemberdayaan masyarakat sebesar Rp800 juta per tahun. “Ada pelaku UMKM yang tidak diberdayakan karena bukan orang dekat lurah,” katanya. Pemkot Tangsel, harus mengevaluasi kinerja lurah dan penggunaan dana tersebut, tegasnya.

Tidak hanya itu, Alex mengeluhkan kondisi kota yang masih semrawut, seperti kabel listrik yang tidak rapi di wilayah Ciater. Ia menyayangkan kurangnya inisiatif lurah dalam menangani masalah tersebut hingga ia harus meminta bantuan Wakil Wali Kota untuk menyelesaikannya.

Editor : Hasiholan Siahaan