Prioritaskan Meritokrasi, Danantara Harus Bebas dari Kepentingan Politik

"Dengan pengesahan Danantara di DPR, ini menjadi peluang besar bagi pemerintah. Namun, agar tidak bernasib seperti lembaga lain yang kerap diisi oleh tokoh politik, pengelolaan Danantara harus benar-benar profesional," tambahnya.

Danantara dan Regulasi yang Harus Diperjelas

Baca Juga

Patriot-Merah Putih Bond Danantara Diproyeksi Dongkrak Likuiditas dan Perkuat Pembiayaan Nasional

Sementara itu, Dr. Yuli Indrawati, Dosen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), menekankan bahwa ini adalah momen yang tepat untuk memperkuat peran Danantara dalam perekonomian nasional.

"Jika Presiden Prabowo menginginkan Danantara segera beroperasi, maka perangkat hukumnya sudah pasti dipersiapkan. Tidak akan butuh waktu lama untuk mengoptimalkan kinerjanya," ujar Yuli.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembagian kewenangan antara Kementerian BUMN dan Danantara harus diatur dengan jelas. Kementerian BUMN berperan sebagai regulator, sementara Danantara berfungsi sebagai operator.

Baca Juga

Langkah Prabowo-Danantara Percepat Hilirisasi Tahap II Berpotensi Dorong Transformasi Industri

"Jangan sampai terjadi benturan kepentingan antara keduanya," tegasnya.

Editor: Hasiholan Siahaan