Polemik RUU TNI, KNPI: Revisi Pasal oleh DPR Tak Bertujuan Mengembalikan Dwifungsi Militer

Baca Juga

Panglima TNI Diminta Bertindak, Tertibkan Penambangan Emas dan Penggerebekan Oli Palsu oleh TNI

“Militer itu bukan hanya soal perang bersenjata. Banyak prajurit TNI yang memiliki keahlian dan selama ini diperbantukan di beberapa kementerian sesuai dengan kebutuhan negara. Jadi, ini bukan sesuatu yang baru,” jelasnya.

Saat ini, 10 kementerian dan lembaga yang dapat ditempati prajurit aktif antara lain:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
2. Kementerian Pertahanan (Kemhan)
3. Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres)
4. Badan Intelijen Negara (BIN)
5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
6. Lembaga Sandi Negara
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Mahkamah Agung

Adapun enam lembaga tambahan yang sedang dibahas dalam revisi adalah:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
3. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
4. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
5. Lembaga lainnya yang masih dalam kajian

Baca Juga

KSBSI Soroti Tantangan Implementasi MBG: Distribusi dan Pengawasan Harus Optimal

“Diskusi mengenai penugasan prajurit TNI di kementerian dan lembaga ini masih terus berlangsung. Jika jumlahnya bertambah menjadi 16 institusi, itu tetap dalam koridor aturan yang sah,” tutup Sandri.

Editor : Hasiholan Siahaan