"KPK bersama Kemenkes, BPJS (Kesehatan), dan BPKP itu membentuk tim bersama untuk penanganan fraud ini. Karena, kita pikir begini, sudah ngumpulin iurannya susah-susah, gitu ya, ternyata penggunaannya ada orang secara sengaja mengajukan klaim fiktif dan menggembosi pengeluaran ini. Oleh karena itu, kita bilang bukan hanya penerimaannya kita urus tapi juga pengeluarannya yang diurus."
Kalimat itu menjadi pembuka yang keluar dari lisan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan saat memulai penyampaian temuan hasil pencegahan dan penanganan fraud (kecurangan) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dalam diskusi media di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu sore (24/7/2024). Program JKN lebih dikenal dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh masyarakat. Suara Pahala terdengar menggema secara gradual memenuhi ruangan. Empat pembicara yang duduk di samping kanan Pahala, puluhan partisipan, dan para awak media menyimak dengan saksama materi jabaran.
"Hari ini kita akan menyampaikan salah satu fraud yang kita sebutlah merugikan keuangan negara yang terjadi di program JKN. Kalau di masyarakat, (program JKN) disebut BPJS Kesehatan-lah. Walaupun ini (BPJS Kesehatan) sebenarnya lembaganya, tapi disebut (oleh masyarakat) BPJS Kesehatan," ujar Pahala.
Empat pembicara diskusi selain Pahala, yakni Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Murti Utami, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati, Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari, dan Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno.
Pahala membolak-balik daluang berisi resume temuan hasil pencegahan dan penanganan kecurangan program JKN. Dia lantas menengadah. Sorot matanya tajam ke depan. Pahala mengedarkan pandangan sejenak. Dia pun mulai memperbesar nada suaranya.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
