BANTEN, iNewsTangsel.id - Misteri terkait pagar laut masih menjadi perhatian publik. Namun, perlu diketahui bahwa pagar laut kontroversial di perairan pesisir Tangerang bukan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Secara resmi, pembangunan pagar laut memang termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menjadi salah satu prioritas pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
Namun, pagar laut yang dimaksud dalam PSN bukanlah pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer di perairan PIK 2, Tangerang, Banten, yang telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pagar laut yang masuk dalam PSN mengacu pada proyek tanggul raksasa atau Giant Sea Wall.
Proyek Giant Sea Wall merupakan salah satu inisiatif PSN yang bertujuan melindungi kawasan pesisir utara Pulau Jawa dari ancaman banjir dan abrasi yang semakin parah setiap tahunnya. Proyek ini dirancang untuk membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur, sebagai solusi jangka panjang dalam menjaga kawasan pesisir.
Konsep Giant Sea Wall pertama kali diusulkan oleh Bappenas pada tahun 1994 sebagai langkah strategis untuk menyelamatkan pesisir utara Jakarta yang rentan terkena banjir. Kebutuhan pembangunan tanggul raksasa ini semakin mendesak akibat meningkatnya risiko abrasi dan banjir yang disebabkan oleh perubahan iklim.
Terkait polemik pagar laut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pagar laut kontroversial di perairan pesisir Tangerang bukan bagian dari proyek Giant Sea Wall. “Bukan, itu berbeda. Giant Sea Wall masih dalam tahap perencanaan, dan nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo,” kata Airlangga kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Airlangga juga memastikan bahwa pemerintah akan melaksanakan proyek ini sesuai rencana dengan transparansi kepada masyarakat. Saat ini, proyek Giant Sea Wall masih berada dalam tahap studi. Pemerintah berencana untuk melakukan sosialisasi secara luas, baik di dalam negeri maupun internasional, guna menarik minat investor lokal maupun asing.
Proyek ini direncanakan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan swasta atau public-private partnership.
“Kami akan melakukan sosialisasi, baik di dalam maupun luar negeri,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut bahwa megaproyek tanggul laut raksasa merupakan prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah antisipasi dan mitigasi secara serius untuk melindungi masyarakat pesisir dari ancaman banjir rob.“Pembangunan tanggul raksasa sangat dibutuhkan dan menjadi prioritas,” kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1).
Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, juga menyatakan bahwa proyek tanggul laut raksasa menjadi salah satu program pembangunan prioritas pemerintah.
Hashim menambahkan bahwa pembangunan ini merupakan respons atas ancaman tenggelamnya tanah di pesisir utara Pulau Jawa. Ia juga memperkirakan sekitar 40 persen lahan sawah di kawasan tersebut akan tenggelam jika proyek ini tidak segera direalisasikan.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
