JAKARTA, iNewsTangsel.id - Gelombang kecurigaan dan desakan penegakan hukum kini menerjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Aparat penegak hukum didesak untuk mengusut tuntas indikasi praktik kotor dan upaya penyelewengan yang diduga terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN).
"Presiden Prabowo telah mengamanatkan program ini untuk kepentingan bangsa, bukan untuk dimanfaatkan oleh segelintir orang tamak," tegas Koordinator Nasional Kawan Indonesia, Darmawan dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).
"Tidak boleh ada yang berani mengkhianati amanah ini," lanjutnya.
Darmawan juga memperingatkan bahwa setiap upaya sabotase atau permainan kotor dalam implementasinya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, mengingat program ini menggunakan uang rakyat.
Menurut Darmawan, desakan ini muncul setelah ditemukannya indikasi penyimpangan yang mencurigakan dalam implementasi MBG di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ia mengungkapkan adanya pemberhentian sepihak terhadap sejumlah dapur operasional MBG di Sumedang. Salah satu dapur yang dikelola oleh pihak Event Organizer (EO) bahkan sempat beroperasi setelah lolos verifikasi awal.
Namun, secara tiba-tiba, dapur tersebut dihentikan tanpa alasan yang jelas, dengan dalih tidak memenuhi standar sarana dan prasarana.
"Padahal, pihak EO telah melakukan perbaikan sesuai permintaan dan menyerahkan bukti perbaikan lengkap, tetapi tetap tidak diberikan izin beroperasi kembali tanpa alasan yang jelas," ungkap Darmawan.
Lebih lanjut, ia menduga adanya permintaan setoran tambahan di luar ketentuan resmi kepada pihak EO saat proses verifikasi ulang, sebuah praktik yang seharusnya tidak boleh terjadi.
Dugaan praktik kotor ini semakin mencoreng citra program MBG dengan adanya tekanan terhadap EO untuk membeli peralatan memasak foodtray dari pihak tertentu yang diduga kuat merupakan bagian dari jaringan yang tidak sehat.
"Selain itu, EO ditekan untuk membeli peralatan memasak foodtray dari pihak tertentu yang diduga bagian dari jaringan sengkuni ini, dan praktik seperti ini jelas mencoreng nama baik program MBG dan mengkhianati misi mulia Presiden Prabowo," tegas Darmawan.
Ia menekankan bahwa permainan kotor ini tidak hanya merugikan penyedia jasa MBG secara finansial, tetapi juga menghambat distribusi manfaat gizi kepada anak-anak yang seharusnya menjadi penerima utama program ini.
Darmawan juga menyoroti buruknya tata kelola internal BGN yang terkesan tidak transparan dan berpotensi menjadi celah bagi praktik korupsi. Ia mencontohkan pergantian koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di lapangan yang hanya dilakukan melalui pemberitahuan lisan, mengindikasikan adanya kekacauan administrasi yang perlu segera dibenahi.
"Jika tidak, ketidakjelasan ini bisa menjadi celah besar bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mempermainkan nasib rakyat dengan mendompleng program prioritas Presiden Prabowo ini," bebernya.
Melihat indikasi penyimpangan yang serius ini, Darmawan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk bertindak cepat. Ia meminta aparat penegak hukum untuk segera bergerak mengungkap siapa saja pihak-pihak yang mencoba bermain di balik layar program MBG dan menyeret mereka ke hadapan hukum.
Editor : Aris
Artikel Terkait
