Selain itu, Andreas menilai tidak lazim apabila seorang mantan presiden yang pernah menjadi simbol pemersatu bangsa justru menerima gelar sebagai kepala adat atau raja di suatu daerah. Menurutnya, figur yang pernah memimpin negara seharusnya berada pada level pengabdian yang lebih tinggi.
"Menurut saya tidak biasa dan tidak pantas seseorang yang sudah pernah menjadi presiden yang merupakan simbol pemersatu bangsa, kemudian datang ke daerah untuk dinobatkan sebagai raja, atau sebagai kepala adat atau kepala suku dari sekelompok masyarakat," katanya.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu bahkan menyebut mantan kepala negara seharusnya memperoleh pengakuan yang lebih luas, seperti penghargaan akademik atau pengakuan internasional. Ia pun menyindir bahwa aktivitas yang dilakukan Jokowi masih berada dalam lingkup lokal.
"Harus naik kelas dong, kelasnya harus beda dong. Masa sih, mantan presiden mainannya masih lokal-lokalan, masih mau cari dukungan suarakah?" ucapnya.
Editor : Aris
Artikel Terkait
