JAKARTA, iNewsTangsel.id -Meningkatnya ancaman serangan siber mendorong pelaku industri teknologi finansial (fintech) memperkuat aspek keamanan informasi untuk melindungi data pengguna. Perlindungan tersebut, tidak hanya melalui pengembangan teknologi, tapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Salah satu langkah tersebut dilakukan PT Kredit Utama Fintech Indonesia (RupiahCepat) dengan menggelar pelatihan kesadaran keamanan informasi berbasis standar internasional ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2025 bagi karyawannya.
"Melalui kedua program tersebut, kami ingin memastikan setiap karyawan memiliki pemahaman yang sama mengenai tanggung jawab dalam melindungi data pribadi," kata Direktur PT Kredit Utama Fintech Indonesia, Anna Maria Chosani, dalam keterangan di Jakarta, Jumat (7/9/2026).
Ia juga berharap, para karyawan mampu mengenali potensi risiko keamanan informasi dalam aktivitas operasional sehari-hari, serta menerapkan prosedur perlindungan data secara konsisten sesuai standar internasional dan regulasi yang berlaku.
"Sehingga perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab fungsi teknologi informasi, tapi menjadi bagian dari budaya kerja di seluruh organisasi," ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan budaya keamanan informasi dinilai semakin penting seiring tingginya risiko serangan siber terhadap sektor jasa keuangan. Dari data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Indonesia mengalami sekitar 609,39 juta serangan siber sepanjang 2024, dengan sektor keuangan menjadi salah satu target utama.
"Sementara itu, laporan IBM Cost of a Data Breach 2025 menunjukkan rata-rata organisasi membutuhkan waktu hingga 241 hari untuk mendeteksi sekaligus mengendalikan insiden kebocoran data," terangnya.
Menurut Anna, kondisi tersebut menunjukkan efektivitas perlindungan data tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam menerapkan praktik keamanan informasi.
"Perlindungan data bukan hanya menjadi tanggung jawab divisi teknologi informasi, melainkan harus menjadi budaya kerja yang diterapkan oleh seluruh karyawan.setiap karyawan perlu memahami potensi risiko keamanan informasi serta menjalankan prosedur perlindungan data sesuai standar yang berlaku," imbuhnya.
Apalagi di era layanan keuangan digital, lanjut Anna, kepercayaan dibangun dari bagaimana perusahaan melindungi data pribadi pengguna. Selain meningkatkan kompetensi internal, perusahaan juga menerapkan sejumlah pengendalian keamanan informasi, seperti proses electronic Know Your Customer (e-KYC), teknologi enkripsi data, pengelolaan hak akses berbasis kewenangan (role-based access control), serta pemantauan keamanan sistem secara berkala.
"Langkah tersebut sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mengatur tata kelola perlindungan data di sektor keuangan digital," paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Founder sekaligus Senior Consultant PT Aktuator Cipta Cendekia, Anton Dewantoro mengungkapkan, organisasi perlu membangun budaya keamanan informasi yang diterapkan oleh seluruh karyawan, bukan hanya mengandalkan perangkat keamanan maupun sertifikasi.
"Peningkatan kompetensi karyawan menjadi bagian penting dalam implementasi sistem manajemen keamanan informasi, terutama bagi perusahaan yang mengelola data pribadi dalam jumlah besar seperti sektor jasa keuangan digital," terangnya
Editor : Elva Setyaningrum
Artikel Terkait
