JAKARTA, iNewsTangsel.id - Efisiensi pelabuhan dan konektivitas antarmoda menjadi salah satu pekerjaan penting untuk menekan biaya logistik Indonesia. Rasio biaya logistik nasional tercatat sekitar 14,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada triwulan I 2025. Sementara pemerintah mendorong penurunan biaya tersebut melalui penguatan ekosistem logistik.
Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Liana Trisnawati mengungkapkan, sejumlah kendala yang memengaruhi efisiensi distribusi barang, mulai dari perencanaan yang terfragmentasi, keterbatasan konektivitas, waktu tunggu kapal, hingga belum terintegrasinya operasional pelabuhan dengan angkutan dan pergudangan.
"Kondisi tersebut menunjukkan, pembenahan logistik tidak cukup dilakukan dengan menambah kapasitas pelabuhan. Keterhubungan antara pelabuhan, kawasan industri, jaringan transportasi darat, kereta api, dan gudang juga diperlukan agar pergerakan barang lebih efisien," kata Liana pada Seminar ABUPI dalam rangkaian penyelenggaraan ALL Pack Indonesia 2026, Jumat (23/10/2026).
Menurutnya, pemisahan fungsi regulator dan operator menjadi salah satu landasan tata kelola kepelabuhanan. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
"Pemisahan peran penyelenggara pelabuhan sebagai regulator dan badan usaha pelabuhan (BUP) sebagai operator diarahkan untuk membuka ruang persaingan yang sehat, mengurangi potensimonopoli, serta memperluas peluang investasi di sektor kepelabuhanan," katanya.
Ia menerangkan, skema pengusahaan pelabuhan juga dapat dilakukan melalui konsesi maupun pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Mekanisme tersebut mencakup pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, pengelolaan terminal, hingga pemanfaatan aset negara melalui berbagai bentuk kerja sama.
"Makanya kami mendorong perencanaan terpadu, digitalisasi data, konektivitas multimoda, serta harmonisasi kebijakan. Karena kami juga berperan menjembatani pemerintah, operator pelabuhan, badan usaha pelabuhan, pelaku industri, penyedia jasa logistik, dan eksportir dalam menyelaraskan kebutuhan serta rencana investasi," ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), Abdulloh mengatakan, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengembangan kapasitas pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan industri dan perdagangan. Pada layanan kebaharian, perusahaan menyediakan jasa pemanduan kapal, penundaan kapal, serta pengelolaan dermaga di sejumlah wilayah Indonesia.
"Sepanjang 2025, layanan tersebut melayani sekitar 9.100 kapal dan menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih dari Rp21 miliar, berdasarkan paparan perusahaan," ujarnya.
Ia menjelaskan, perusahaannya merencanakan pengembangan layanan logistik roll-on/roll-off (Ro-Ro) yang menghubungkan Cigading, Banten, dengan Panjang, Lampung. Rute ini diarahkan menjadi alternatif distribusi barang untuk mengurangi ketergantungan pada jalur penyeberangan Merak–Bakauheni.
"Layanan tersebut berpotensi menghemat waktu perjalanan sekitar 0,9 jam dan menekan biaya logistik hingga 12%. Namun, realisasi penghematan akan bergantung pada kesiapan operasional, volume muatan, tarif layanan, serta keterhubungan dengan jaringan transportasi di kedua wilayah," imbuhnya.
Perusahaan juga merencanakan pengembangan Multi Terminal Cigading dengan target kapasitas lebih dari 300.000 TEUs untuk memperluas layanan peti kemas dan mengintegrasikan pelabuhan dengan jaringan kereta api serta transportasi darat.
"Pengembangan tersebut diharapkan memperluas pilihan distribusi barang bagi pelaku industri. Namun, realisasi efisiensi akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, kelancaran operasional, dan integrasi antarmoda," terangngnya.
Editor : Elva Setyaningrum
Artikel Terkait
