JAKARTA, iNewsTangsel.id - Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan menghadapi tantangan semakin berat untuk beradaptasi dengan panas ekstrem di tengah kemarau panjang. Keterbatasan kualitas hunian, minimnya ventilasi udara, serta penggunaan material bangunan yang menyerap dan memerangkap panas membuat warga di permukiman padat semakin rentan terhadap gangguan kesehatan dan penurunan kenyamanan hidup.
Kondisi tersebut diperburuk fenomena urban heat island atau penumpukan panas perkotaan akibat penggunaan material konstruksi seperti beton, aspal, dan kaca yang menyerap panas. Minimnya ruang terbuka hijau dan terhambatnya sirkulasi angin akibat kepadatan bangunan turut membuat suhu lingkungan tetap terasa panas hingga malam hari. Situasi ini menjadi perhatian karena masyarakat berpenghasilan rendah memiliki keterbatasan untuk memperbaiki rumah maupun menggunakan pendingin ruangan.
Temuan tersebut mengemuka dalam Dialog Diseminasi Nasional riset Beyond Housing Types (BeHousing) di Jakarta. Penelitian ini mengkaji hubungan antara karakteristik hunian, kondisi sosial-ekonomi, tata kelola, dan kemampuan masyarakat menghadapi panas perkotaan.
Riset BeHousing dipimpin Rujak Center for Urban Studies (RCUS) bersama Kota Kita Foundation, Arkom Indonesia, dan Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia. Penelitian melibatkan 1.125 warga di empat lokasi studi, yakni Jakarta, Semarang, dan Surabaya di Indonesia, serta Selangor di Malaysia.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menegaskan hasil penelitian tersebut dapat menjadi masukan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap tantangan panas perkotaan. Menurutnya, upaya mewujudkan hunian yang tangguh membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
“Riset ini dibutuhkan. Hasil penelitian BeHousing penting sebagai masukan bagi pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan responsif. Sebab urban heat merupakan tantangan pembangunan yang membutuhkan kerja sama multipihak dalam menjamin terwujudnya hunian tangguh dan inklusif di berbagai skala,” ujar Diana, Jumat (23/10/2026).
Direktur Eksekutif RCUS, Elisa Sutanudjaja, mengatakan penelitian tersebut mengangkat pengalaman warga dalam menghadapi panas yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja luar ruangan, tetapi juga anak-anak, lansia, dan keluarga yang tinggal di permukiman padat.
“Kami hanya membantu mengangkat ceritanya kepada publik dan para pengambil kebijakan,” kata Elisa, merujuk pada pengalaman warga yang terlibat dalam penelitian tersebut.
Ia menekankan pentingnya menjadikan rumah sebagai tempat berlindung yang nyaman, bukan ruang yang justru menyimpan panas. Karena itu, kebijakan adaptasi perlu memastikan masyarakat dapat tinggal di hunian yang sehat dan layak tanpa terbebani keterbatasan ekonomi.
Perwakilan warga Kampung Marlina, Eny Rochayati, turut menyoroti dampak panas ekstrem terhadap kesehatan masyarakat. Ia menyebut warga menghadapi kesulitan ketika membutuhkan layanan kesehatan, terutama keluarga berpenghasilan rendah.
“Jangan menunggu korban dulu baru dijadikan bencana. Bencana panas dari krisis iklim adalah bencana yang harus diprioritaskan oleh pemerintah,” tegas Eny.
Sementara itu, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Melina Wulandari, menyampaikan bahwa panas ekstrem dapat dipertimbangkan dalam pengembangan kajian risiko bencana, antara lain dengan memanfaatkan peta panas dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Riset BeHousing juga menemukan bahwa adaptasi hunian masih banyak mengandalkan kemampuan individu dan rumah tangga. Upaya seperti memasang peneduh, menambah tanaman, dan memperbaiki ventilasi belum selalu mampu mengatasi panas akibat keterbatasan ruang, kondisi bangunan, dan biaya perbaikan.
Selain perbaikan fisik hunian, penelitian tersebut menyoroti kebutuhan pembiayaan yang terjangkau. Skema berbasis komunitas melalui koperasi dinilai berpotensi membantu warga memperbaiki rumah secara kolektif, tetapi masih memerlukan dukungan pendanaan yang lebih luas.
BeHousing merekomendasikan penguatan desain bangunan adaptif, penyediaan ruang terbuka bersama yang lebih sejuk, peningkatan akses pembiayaan perbaikan rumah, serta koordinasi kebijakan lintas sektor. Integrasi kebijakan perumahan, tata ruang, kesehatan, lingkungan hidup, dan kebencanaan dinilai penting agar perlindungan terhadap panas perkotaan menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
