KPK Selidiki Dugaan Korupsi Menteri Investasi Bahlil Lahada Terkait Pemberian Izin Tambang Nikel
Selasa, 05 Maret 2024 | 18:15 WIB
-
Hasiholan
Mulyanto menyatakan bahwa keberadaan satuan tugas tersebut juga sarat dengan kepentingan politik. Terlebih lagi, satuan tersebut dibentuk menjelang pemilihan presiden 2024.
Mulyanto merasa curiga bahwa satuan tugas itu dibentuk sebagai upaya untuk melegitimasi pencarian dana untuk Pemilu 2024.
"Terlepas dari urusan politik, saya melihat keberadaan satuan tugas ini akan merusak ekosistem pertambangan nasional. Pemerintah terkesan sewenang-wenang dalam memberikan wewenang kepada lembaga tertentu," tutur Mulyanto.
Editor: Hasiholan Siahaan
Hukum
13 hari lalu
Usut Suap HGB Summarecon, KPK Pendalaman Keterlibatan Dua Dirjen Lain di Kementerian ATR/BPN
News
16 hari lalu
Nusron Wahid Muncul Beri Respons Skandal HGB Summarecon, Tegaskan Buka Pintu Bagi KPK
Hukum
1 bulan lalu
KPK Geledah Disdikbud Kabupaten Bogor, Dugaan Potong Upah Pegawai Rp 1,5 Miliar Mencuat
Hukum
4 bulan lalu
KPK Sebut Silmy Karim komunikasi dengan Bos Kampung Rusia, Modus Pemerasan Didalami
Hukum
7 bulan lalu
Nyaris Lolos dari Sergapan KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Akhirnya Ditangkap di Lokasi Ini
Hukum
8 bulan lalu
Mantan Penyidik KPK Desak Jaksa Tindaklanjuti Gratifikasi Saksi Kasus Chromebook
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News
2 jam lalu
25.000 Pekerja Rentan Tangsel Sudah Dilindungi, Target 45.000 pada 2029
News
13 jam lalu
Remaja 17 Tahun Ditemukan Tewas di Sungai Cisadane Jatuh dari Jembatan Grendeng
News
13 jam lalu
Warga Jombang Dukung SMPN 26 Tangsel, Minta Pembangunan Tak Ganggu Permukiman
News
1 hari lalu
ICM Dukung Proses Hukum dan Perkuat Perlindungan Siswa
News
1 hari lalu
Kehilangan Orang Tua, Anak Yatim Butuh Dukungan Panjang
News
1 hari lalu