Perizinan Rumah Ibadah Tanpa Rekomendasi FKUB Akan Segera Ditetapkan Melalui Peraturan Presiden

PGI juga mempertanyakan bagaimana sikap para kepala daerah nantinya. Gomar mencontohkan beberapa kasus di mana pendirian rumah ibadah masih dipersulit.

Baca Juga

Kontroversi Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar: Pemkot Tangsel Pelajari PP Nomor 28 Tahun 2024

Ia juga menyebutkan bahwa izin rumah ibadah sering kali dijadikan komoditas atau alat politik oleh pejabat daerah.

"Syarat untuk memperoleh izin pendirian rumah ibadah seharusnya hanya terkait dengan zonasi, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), termasuk AMDAL suara, dan kelayakan fungsi atau keamanan gedung," kata Gomar.

Sejalan dengan itu, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyambut baik rencana penyederhanaan proses pembangunan rumah ibadah.

Baca Juga

Kadin Indonesia dan KSPSI Sinergi dalam Pembangunan Pusdiklat untuk Tingkatkan Keterampilan Pekerja

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) KWI, Agustinus Heri Wibowo, mengatakan bahwa rekomendasi yang hanya dari Kemenag adalah langkah positif karena akan membuat birokrasi lebih efisien.

Editor : Hasiholan Siahaan