Dugaan Penggelapan dan Pencucian Uang EMA Laporkan Petinggi EEES ke Polres Metro Jaksel

“EEES juga diduga tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak atas pendapatan yang menjadi hak EMA, meskipun mereka terus menguasai penghasilan tersebut sejak 2018 hingga 2023. Hal ini menyebabkan potensi kerugian lebih lanjut bagi EMA dan melanggar peraturan perpajakan,” tegas Arsa.
Dalam persidangan pada 19 November 2024, ahli pidana Dr. Mahmud Mulyadi menjelaskan bahwa unsur “memiliki” dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dapat terpenuhi apabila pelaku menahan barang milik orang lain tanpa tindakan langsung, misalnya menahan hak seseorang untuk mengakses sesuatu yang menjadi miliknya.
“Termasuk dalam bentuk tidak berbuat apa pun, tetapi juga tidak memberikan akses kepada pemiliknya. Contoh yang sering ditemukan adalah tukang parkir yang menahan mobil seseorang tanpa memberikan akses pengambilan,” ujar Mahmud.
Ia juga menegaskan bahwa penggelapan adalah delik formil, yang menitikberatkan pada tindakan pelaku, bukan akibatnya. Namun, jika pelaku mendapatkan otorisasi dari pihak terkait, unsur “melawan hukum” dapat dianggap tidak terpenuhi.
“Jika EMA memberikan persetujuan kepada EEES untuk menggunakan pendapatan mereka, maka unsur ‘melawan hukum’ dalam tindak pidana penggelapan otomatis gugur,” jelas Mahmud.
Editor : Hasiholan Siahaan