“Pada gilirannya, rendahnya anggaran pemerintah daerah untuk pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, juga akan mengurangi kualitas hidup masyarakat serta menghambat produktivitas sektor-sektor ekonomi lokal. Akibatnya, daya tarik investasi menurun dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai,” jelasnya.
“Oleh karena itu, pembahasan mengenai defisit APBD harus dilihat sebagai upaya untuk mengidentifikasi sumber-sumber masalah ekonomi dan merumuskan solusi yang komprehensif, guna menciptakan ekonomi daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” kata Filep lagi.
Dia lantas menguraikan sejumlah poin identifikasi permasalahan yang signifikan terkait dengan penurunan pendapatan daerah di tahun sebelumnya. Pertama, penurunan realisasi pajak menunjukkan adanya potensi masalah dalam pemungutan pajak. Kedua, penurunan total anggaran pendapatan daerah mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam perencanaan anggaran yang dapat mempengaruhi program pembangunan dan pelayanan publik di Papua Barat.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
