Kelompok utama yang menjadi fokus adalah perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, dan masyarakat adat. Alat kebijakan ini juga menyediakan daftar periksa (checklist) untuk mengevaluasi sejauh mana inklusi sosial telah diadopsi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Melalui inisiatif ini, SETARA Institute berharap pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan, serta memperkuat keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait