Ketua DPW PKB NTB itu mengatakan, perbaikan sekolah harus menjadi prioritas. Selain pembersihan sekolah dari lumpur, perbaikan gedung rusak harus segera dilakukan.
"Sudah harus ada data yang jelas, misalnya seberapa parah kerusakan gedung sekolah dan kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan," ucapnya.
Tentu, pemerintah daerah tidak bisa sendirian dalam melakukan perbaikan. Pemerintah pusat juga harus turun tangan membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Perbaikan sekolah harus dilakukan secara cepat agar para siswa bisa kembali belajar.
"Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi memperbaiki sekolah yang rusak, supaya para siswa bisa segera masuk belajar," paparnya.
Jika nanti perbaikan gedung rusak tidak bisa selesai dengan cepat, maka pemerintah harus menyiapkan tempat alternatif untuk belajar, sehingga proses belajar mengajar tetap bisa berjalan.
Mantan anggota DPRD NTB itu mengatakan, pihaknya juga akan turun ke lokasi banjir untuk memantau kerusakan sekolah. Hasil dari kunjungan itu nanti akan menjadi bahan pembahasan di Komisi X DPR RI.
"Nanti kami juga akan memanggil Mendikdasmen untuk membahas sekolah rusak dan bagaimana langkah perbaikannya nanti," pungkas alumnus STT Telkom Bandung itu.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
