Sebagai bagian dari upaya mendorong reformasi, PERMISI menyampaikan sejumlah rekomendasi konkret:
- Perkuat komunikasi publik yang proaktif: Publikasikan capaian nyata, terutama dalam isu sensitif seperti perdagangan orang, kekerasan domestik, dan kejahatan siber.
- Bangun sistem respons krisis yang cepat dan transparan: Jangan biarkan kabar simpang siur berkembang tanpa klarifikasi resmi yang jujur.
- Bentuk tim khusus manajemen reputasi digital: Bertugas membaca sentimen publik secara real-time dan menyiapkan narasi yang membangun.
- Libatkan pemuda dalam program edukasi hukum: Ajak organisasi kepemudaan sebagai mitra untuk membentuk budaya taat hukum sejak dini.
- Perkuat pengawasan internal dan audit independen: Reformasi tidak cukup pada permukaan. Akar masalah seperti impunitas dan pelanggaran etik harus ditangani secara tegas.
"Dengan dimulainya era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, ekspektasi publik terhadap institusi-institusi negara—termasuk Polri—ikut meningkat," ujar Ilham. Kami berharap Polri bisa menjadi aktor utama dalam menjaga stabilitas nasional dengan tetap mengedepankan perlindungan hak-hak sipil, tegasnya.
Dukungan politik terhadap transformasi kelembagaan harus dimanfaatkan untuk mempercepat perbaikan menyeluruh. Polri harus menjadi lembaga yang Presisi—Prediktif, Responsif, dan Transparan Berkeadilan—bukan sekadar slogan, tetapi dalam praktik nyata, tutupnya.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
