"Selain itu, Soeharto dikenal sebagai motor di balik kemajuan industri strategis nasional seperti IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara) sekarang PTDI, PAL dll", jelasnya.
Terkait kebijakan keras di masa Orde Baru seperti penembakan misterius (Petrus), Abdul Haris mengajak masyarakat menilai dalam konteks zaman dan tantangan saat itu.
“Membangun ekonomi memerlukan kestabilan politik dan keamanan. Tanpa itu, investor tidak akan datang. Kebijakan yang keras pada masa Orde Baru lahir dari situasi darurat nasional. Soeharto bersikap kesatria karena tidak pernah menutupinya,” tegasnya.
Abdul Haris juga menyerukan agar para elite dan generasi bangsa meneladani kebesaran jiwa para tokoh terdahulu, bukan terjebak dalam romantika luka masa lalu.
“Peringatan Hari Pahlawan dan pemberian gelar Pahlawan Nasional sebaiknya menjadi momen rekonsiliasi nasional, bukan arena dendam. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memaafkan tanpa melupakan sejarah,” ujarnya.
Ia mencontohkan sikap Buya Hamka, yang meski pernah dipenjara oleh Presiden Soekarno, tetap menjadi imam salat jenazah bagi sang proklamator saat wafat.
“Buya Hamka tidak menyimpan dendam. Bahkan beliau bersyukur, karena dalam masa tahanan itu beliau menulis karya besar Tafsir Al-Azhar. Itu contoh keikhlasan dan kedewasaan spiritual seorang ulama,” tutur Abdul Haris.
Ia pun menekankan, setiap presiden memiliki jasa dan kekeliruan masing-masing, namun semuanya telah berperan dalam menjaga keberlanjutan negara.
“Setiap pemimpin memiliki bab sejarahnya sendiri. Mengakui jasa mereka bukan berarti meniadakan kritik, melainkan menegaskan kematangan bangsa dalam menghargai perjalanan sejarahnya,” pungkasnya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
